JAKARTA, RADAR BATU – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah bakal berkomitmen penuh guna memenuhi amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan guna menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR RI terkait optimalisasi dan pelaksanaan alokasi wajib (mandatory spending) anggaran pendidikan dalam rapat paripurna DPR RI.
“Pemerintah menyatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7).
Alokasi anggaran pendidikan setiap tahun telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN sebesar 20 persen dan disalurkan melalui tiga pilar, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD), serta pembiayaan pendidikan.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan realisasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.
Ia tidak menampik adanya sejumlah kendala di lapangan, termasuk ketidaksiapan sejumlah unit atau departemen dalam mengeksekusi kebijakan tersebut. Namun, menurutnya hal terpenting ialah anggaran yang terus meningkat setiap tahun dan kini telah mendekati angka 20 persen.
Baca Juga: Persiapan Seleksi CPNS 2026, BKN Ungkap 3 Kelompok Formasi yang Jadi Prioritas
Pemerintah menargetkan realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2026 dapat mencapai atau bahkan melampaui 20 persen, setelah sebelumnya berada di bawah target atau realisasi pelanja pada tahun 2025, yakni sebesar 19,1 persen.
"Dalam pelaksanaan terkadang ada kendala sana sini kan. Bisa aja unit, departemen yang menjalankan kebijakan yang enggak siap. Tapi yang penting meningkat terus dari tahun ke tahun dan sudah mendekati 20 persen. Dan tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20 persen," kata Purbaya.
Menurut Purbaya, salah satu penyebab realisasi belum mencapai 20 persen adalah perubahan total belanja negara selama tahun anggaran berjalan sehingga porsi anggaran pendidikan ikut bergeser.
Baca Juga: Sidang Praperadilan Roy Suryo: Polda Metro Sebut Gugatan Roy Suryo Sudah Masuk Pokok Perkara
Sebab, setiap terjadi kenaikan belanja di pos anggaran lain, pemerintah harus segera menyesuaikan kembali alokasi sektor pendidikan agar proporsinya tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen.
Meski begitu, Purbaya tetap optimis target tersebut bisa dicapai karena pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program pendidikan yang membutuhkan anggaran besar.
Alokasi anggaran pendidikan dipastikan mencapai 20 persen melalui sejumlah program prioritas, seperti pembangunan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi, perbaikan fasilitas, serta pengadaan panel digital di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Beda Versi Anggaran MBG, BGN Bantah Pernyataan Purbaya terkait Pemangkasan Dana
"Kita bikin sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, perbaikan sekolah, dan lain-lain itu cukup besar. Nanti ada program lain, panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, panel digital, itu cukup banyak biayanya. Saya pikir kita akan perkuat juga LPDP dengan tambah modal, kalau enggak salah tahun ini kita tambah Rp25 triliun. Jadi alokasi untuk pendidikan akan dipastikan mencapai 20 persen," jelas Purbaya.
Editor : Aditya Novrian