JAKARTA, RADAR BATU – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/5). Kunjungan itu guna membahas polemik pengadaan sepatu untuk Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar.
Pengadaan itu disorot mendapat sorotan publik lantaran menelan anggaran Rp700 ribu per pasang sepatu sehingga dinilai terlalu mahal. Menanggapi kritikan masyarakat, Gus Ipul berkomitmen untuk menutup celah korupsi dalam program strategis Prabowo ini.
Baca Juga: Daycare di Batu Hadapi Speech Delay hingga Adiksi Gawai, SDM Pengasuh Jadi Sorotan
“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kementerian Sosial, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktik-praktik korupsi,” ujarnya.
Dari pertemuannya dengan pimpinan KPK, Gus Ipul mengatakan banyak menerima masukan dan koreksi terkait pengadaan barang tersebut.
Baca Juga: Daycare di Kota Batu Menjamur, Tapi Tak Punya Induk Pengawasan Resmi
“Saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh menutup seluruh celah dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana,” katanya.
Menurut Gus Ipul, Kemensos belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk pengadaan barang dan jasa. Karenanya, ia meminta masukan KPK terkait kemungkinan pihaknya melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pihak lain.
Baca Juga: Bisnis Daycare Tumbuh Tanpa Induk Pengawasan, Pengelola Terpaksa Jalan Sendiri-Sendiri
“Lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah ini baru berubah semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut,” katanya.
Gus Ipul juga menunggu hasil kajian Direktorat Monitoring KPK terkait pengadaan barang dan jasa di Kemensos.
Baca Juga: Pelajar Semakin Bergantung pada Gadget saat Belajar, Pengaturan Waktu Dinilai Penting
“Hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang,” ucap dia.
KPK menanggapi kedatangan Gus Ipul ke KPK tersebut dengan senang. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo berterima kasih karena Kemensos mulai terbuka sehingga pencegahan korupsi bisa dilakukan sedini mungkin.
Klaim terkait pencegahan korupsi itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan data penyidikan kasus oleh KPK selama 2004 sampai 2005, sektor pengadaan menjadi lahan subur pelanggaran korupsi.
Baca Juga: Kebiasaan Membuka Ponsel Sebelum Tidur Dinilai Memengaruhi Kualitas Istirahat Pelajar
“Berdasarkan penanganan perkara oleh KPK hingga saat ini, terdapat 446 dari total 1.782 perkara atau sekitar 25 persen yang berkaitan dengan PBJ,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (21/4).
Editor : Aditya Novrian