DPRD Tantang Nyali Pemkot Batu, Jangan Cuma Data Bangunan Ilegal tapi Berani Bongkar
BATU, RADAR BATU - DPRD Kota Batu mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menindak bangunan liar dan investasi yang melanggar tata ruang.
Selama ini, pemerintah dinilai lebih banyak melakukan pendataan dibanding eksekusi pembongkaran.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Ludi Tanarto menilai lemahnya ketegasan menjadi salah satu penyebab praktik bangun tanpa izin terus berulang.
“Proyek besar memang mudah dipantau, tapi bangunan kecil di tingkat desa sering lolos sampai berdiri permanen,” kritiknya.
Menurut Ludi, pemerintah harus segera menuntaskan aturan teknis berupa Perwali agar penindakan tidak lagi setengah hati.
Sinkronisasi antara RTRW dan RDTR dinilai penting untuk menutup celah permainan izin investasi.
Sorotan terhadap lemahnya pengawasan semakin menguat setelah muncul kasus wisata Mikutopia.
