BATU, RADAR BATU - Ketidaksiapan infrastruktur Kota Batu menjadi sandungan dalam mengeksekusi program strategis pemerintah pusat. Fenomena ini tergambar dari minimnya partisipasi dalam peresmian massal operasional 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk pada 16 Mei lalu.
Dari total target 24 desa dan kelurahan, kota wisata itu hanya mampu menyetorkan empat KDMP yang siap beroperasi. Empat wilayah pionir yang sukses mencuri start tersebut meliputi Kelurahan Dadaprejo, Kelurahan Temas, Desa Torongrejo, dan Desa Sumberejo. Sementara 20 wilayah lainnya terpaksa gigit jari dari panggung peluncuran nasional.
BACA JUGA: Wisata Adventure di Kota Batu yang Wajib Dicoba Pecinta Adrenalin
Mayoritas proyek masih terganjal proses konstruksi fisik, bahkan tertahan pada kerumitan pencarian lahan yang sesuai dengan kriteria regulasi. Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto tak menampik adanya ketimpangan realisasi program di wilayahnya. Ia membeberkan saat ini progres pembangunan belum merata secara keseluruhan.
“Baru 16 wilayah yang sudah berjalan tahap pembangunan fisiknya, sedangkan beberapa desa lainnya masih dalam proses pencarian lahan yang sesuai ketentuan,” ungkap Heli. Menghadapi keterlambatan ini, Heli mendesak seluruh jajaran terkait untuk segera mengebut sisa proyek.
BACA JUGA: Teman Nongkrong Paling Pas, Rekomendasi Pisang Keju di Batu dengan Topping Melimpah
Namun, politisi Partai Gerindra itu menekankan kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. Mutu bangunan dan kepatuhan terhadap regulasi administratif tetap menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Di luar masalah infrastruktur, ancaman terbesar yang membayangi program ini adalah risiko bangunan mangkrak pascakonstruksi.
Heli berjanji fasilitas miliaran rupiah itu tidak akan berakhir sebagai proyek seremonial belaka. Ia merancang strategi agar operasional KDMP kelak terintegrasi langsung dengan keunggulan demografi lokal. “Karakter utama Kota Batu adalah pertanian. Jadi, koperasi ini harus mampu mendukung ekosistem agrowisata dan wisata edukasi,” urainya.
Sebagai langkah mitigasi untuk mencegah lambatnya operasional pascapembangunan kelar, intervensi penguatan kapasitas SDM mulai digulirkan mendahului rampungnya fisik bangunan. Pemkot Batu kini tengah menggembleng calon pengelola melalui serangkaian pelatihan manajemen modern, tata kelola usaha, hingga keterampilan agrikultur.
“Ketika bangunan jadi, SDM pengelolanya sudah harus matang. Tata kelola wajib berjalan profesional, akuntabel, dan wajib melibatkan BUMDes agar manfaat ekonomi bagi warga desa bisa berkelanjutan,” tegas Heli. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan