BATU - Seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu tak hanya diuji secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, mengingatkan panitia seleksi (pansel) agar memastikan seluruh proses benar-benar bersih dari konflik kepentingan dan dugaan nepotisme.
Sorotan muncul menyusul isu relasi kedekatan dan kekerabatan yang disebut melibatkan sejumlah kandidat.
BACA JUGA: Jarang Disadari, FOMO Jadi Alasan Anak Muda Sulit Mengontrol Pengeluaran
Menurut Andhyka, hubungan personal memang tidak otomatis melanggar aturan hukum. Namun, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.
“Pansel harus bisa membuktikan bahwa proses ini bersih, bukan sekadar rapi secara administratif,” ujarnya.
Ia mendorong penerapan sistem merit secara ketat, termasuk mekanisme recusal atau pengunduran diri anggota pansel yang memiliki kedekatan personal dengan kandidat tertentu.
BACA JUGA: Dari Sky Bridge hingga Wahana Santai, Aktivitas yang Bisa Dicoba di Malang Skyland
Selain itu, dominasi unsur eksternal di dalam pansel dinilai penting untuk menjaga objektivitas penilaian.
Andhyka juga menantang pansel membuka seluruh dokumen proses seleksi secara sistematis agar sewaktu-waktu siap diaudit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Dokumen tersebut meliputi hasil penilaian, rekam jejak, presentasi gagasan, hingga wawancara kandidat.
“Transparansi itu bukan membuka rahasia internal, tapi memberi jaminan kepada publik bahwa yang terpilih memang lahir dari kompetensi,” tegasnya.
Seleksi Sekda Kota Batu kini menjadi ujian besar bagi penerapan sistem merit di lingkungan birokrasi daerah.
Publik menanti apakah pansel mampu menjaga proses tetap independen di tengah tingginya tekanan politik dan isu kedekatan personal. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan