BATU - Tekanan efisiensi energi mulai mendorong perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) di Kota Batu. Pemerintah kini tengah mengkaji penerapan Work From Home (WFH) secara bergilir bagi ASN.
Skema yang disiapkan mengatur pembagian kerja antara rumah dan kantor. Sekitar 50 persen pegawai bekerja dari rumah, sementara sisanya tetap masuk kantor secara bergantian setiap pekan.
Wali Kota Batu Nurochman mengatakan kajian masih berlangsung untuk memastikan distribusi kerja tetap seimbang. “Kami sedang menghitung komposisinya agar aktivitas perkantoran tetap berjalan,” ujarnya.
Kebijakan ini diarahkan untuk menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak. Pengurangan mobilitas dinilai dapat menjadi langkah efektif dalam menghemat penggunaan BBM di lingkungan pemerintahan.
Meski demikian, sektor pelayanan dasar dipastikan tidak terdampak. Layanan kesehatan, sosial, hingga administrasi kependudukan tetap beroperasi normal. Penyesuaian hanya akan dilakukan pada sektor nonlayanan langsung.
Di bidang pendidikan, skema pembelajaran daring belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik yang membutuhkan kehadiran siswa di sekolah.
BACA JUGA Banjir Landa Bumiaji Kota Batu: Rumah Warga Terendam Lumpur, Jalan Rusak, BPBD Minta Tetap Waspada
“Untuk sekolah masih belum memungkinkan daring karena ada agenda yang harus dilakukan langsung,” kata pria yang akrab disapa Cak Nur itu. Pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
BACA JUGA Pemkot Batu Penuhi Janji, Peraih Emas Porprov Terima Beasiswa 1.000 Sarjana
Namun, kajian internal terus dilakukan sebagai langkah antisipatif. Selain pengaturan kerja, efisiensi juga diarahkan pada pengurangan penggunaan listrik dan operasional kantor. Langkah ini dinilai dapat menekan beban anggaran daerah.
Politisi PKB itu menilai skema WFH menjadi bagian dari adaptasi kebijakan di tengah dinamika global. “Nanti akan kami rumuskan dalam surat edaran. Pemerintah memastikan kebijakan yang diambil tetap menjaga kualitas layanan publik agar tetap cepat dan efektif,” pungkasnya.
Editor : Fajar Andre Setiawan