WAKTU terasa berjalan dengan cara yang aneh di Songgoriti. Di ruang-ruang rapat, ia melaju cepat. Penuh paparan dan janji pembenahan. Namun di lapangan, waktu seolah mandek. Bangunan tua tetap kusam. Pasar wisata kian sepi. Sementara, warga hanya bisa menunggu.
Sejak bertahun-tahun lalu, persoalan operasional dan pengelolaan kawasan wisata Songgoriti tak pernah benar-benar hilang dari meja birokrasi. Hearing demi hearing telah dilakukan.
Pernyataan komitmen kerap disampaikan. Terutama setiap kali suhu politik menghangat menjelang pemilihan kepala daerah. Namun hingga kini, eksekusi nyata di lapangan masih terasa kabur. “Dari dulu ya begitu. Hearing sudah sering,” kata Wiji Mulyo, warga sekaligus tetua Songgoriti.
Nada suaranya datar, seperti seseorang yang sudah terlalu sering berharap lalu dikecewakan. “Sejak zamannya Pak Edi Rumpoko, wali kota datang, wakil wali kota datang. Janji selalu ada. Tapi realisasinya?” imbuhnya.
Wiji mengingat betul bagaimana setiap kunjungan pejabat selalu diiringi pembicaraan soal masa depan Songgoriti. Tentang revitalisasi, tentang pembenahan, tentang kebangkitan wisata. Bahkan, beberapa pejabat sempat turun langsung ke lokasi. Namun, setelah itu, kawasan kembali sunyi. “Katanya masih berproses terus,” ujarnya, singkat.
Pantauan di kawasan pemandian dan Pasar Wisata Songgoriti memperlihatkan denyut pariwisata yang semakin melemah. Pengunjung datang sesekali, tak lagi berombongan. Kios-kios banyak yang tutup. Roda ekonomi warga yang dulu berputar kencang kini mati.
Sebagai warga yang lahir dan besar di Songgoriti, Wiji merasakan betul perubahan itu. Kalau dibandingkan dulu, kata dia, jauh sekali. Ia menyadari gerakan warga tak akan banyak berarti tanpa kehadiran negara. “Mau seribu warga turun ke jalan pun, kalau pemerintah tidak benar-benar turun tangan, ya percuma,” ucapnya pasrah.
Pasrah juga dirasakan para pedagang. Jumaikah, salah satu pedagang di Pasar Wisata Songgoriti, mengaku belum pernah menyampaikan keluhan langsung kepada pemerintah. “Biasanya lewat paguyuban pasar,” katanya.
Ia dan pedagang lain memilih bertahan dengan cara mereka sendiri. Kendati beban yang kian berat tak bisa ditampik. Sepinya aktivitas berdampak langsung pada biaya operasional. Retribusi jaga dan perawatan pasar kini naik menjadi Rp25 ribu per pedagang tiap bulan.
Padahal sebelumnya retribusi hanya di angka Rp15 ribu saja. Karena sepi, lanjutnya, biaya jaga akhirnya dinaikkan. Sementara untuk listrik, pedagang menanggung sendiri sesuai pemakaian masing-masing. Tak ada protes terbuka. Tak ada aksi besar. Jumaikah menyebut, posisi pedagang serba sulit.
Kawasan tersebut masih berkaitan dengan aset Kabupaten Malang, sehingga ruang tawar warga nyaris tak ada. “Kami hanya berharap ada titik tengah. Ada solusi yang benar-benar menyelesaikan,” katanya lirih.
Di Songgoriti, penantian telah menjadi kebiasaan. Hearing boleh berulang. Janji boleh berganti wajah dan nama. Namun selama kewenangan masih abu-abu dan keberanian mengambil keputusan tak kunjung datang, kawasan ini akan terus berada di ruang antara. Tak sepenuhnya mati, tapi juga tak pernah benar-benar hidup. (*/dre)
Editor : Aditya Novrian