BATU - Penyusutan anggaran pendidikan Kota Batu pada 2026 nanti memantik kekhawatiran sekolah. Khususnya terkait keberlanjutan dan kecukupan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pasalnya, penyaluran Bosda berbentuk barang selama ini dinilai belum merata dan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan riil di sekolah.
Tahun depan, anggaran pendidikan turun dari Rp246 miliar menjadi Rp227,4 miliar. Artinya, berkurang Rp18,6 miliar. Kondisi ini memaksa sekolah mengencangkan manajemen operasional dan menjaga keseimbangan antara penggunana dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan Bosda sebagai dua sumber utama pembiayaan.
Plt Kepala SDN Ngaglik 1 Budiono menyatakan tidak terlalu resah terkait Bosnas. Sebab, mekanisme pencairannya lebih pasti sehingga sekolah dapat menyusun proyeksi kebutuhan secara stabil. Kecemasan justru muncul pada penyaluran Bosda barang, yang selama ini dinilai masih tidak merata dan belum sesuai dengan kebutuhan riil sekolah.
Penyalurannya kadang tidak sesuai pengajuannya. Misalnya kami meminta ATK, tapi hanya datang satu jenis barang saja. “Di sekolah kami hanya dikirim kertas HVS sedangkan sekolah lain ada yang hanya mendapat tinta saja. Ketidaktepatan penyaluran itu mengganggu kegiatan belajar mengajar,” ujar Budi.
Sementara, penggunaan Bosnas juga dibatasi ketentuan belanja kendati masih dapat menambal kekurangan melalui penyesuaian anggaran internal. Sebab, jumlah GTT dan PTT di sekolah kini tidak terlalu banyak. Tentu situasi berbeda terjadi di sekolah yang memiliki banyak guru honorer. Hal itu lantaran alokasi gaji guru honorer maksimal 20 persen saja.
“Beberapa sekolah terpaksa memangkas gaji guru honorer. Rehabilitasi ringan juga dibatasi maksimal 20 persen,” katanya. Pria yang juga menjabat Kepala SDN Oro-Oro Ombo 2 itu menjelaskan beberapa kebutuhan sebelumnya ditopang paguyuban. Termasuk honor guru ekstrakurikuler. Namun sejak Oktober, kebutuhan itu mulai ditanggung Dinas Pendidikan.
Pola pembinaan lomba pun tetap dilakukan dengan sistem sharing yakni sekolah menanggung biaya pembinaan sedangkan orang tua menanggung transportasi. “Namun, pola seperti itu sebenarnya akan memberatkan sekolah yang mayoritas siswanya dari keluarga tidak mampu,” tambahnya.
Budi berharap Dinas Pendidikan melakukan pemetaan lebih cermat agar Bosda barang bisa disalurkan secara merata dan tepat guna. Dengan begitu, sekolah dapat memusatkan anggaran pada kebutuhan lain yang belum tercakup dalam kebutuhan yang dianggarkan melalui Bosnas.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Chori menyampaikan sedang menyusun skema penyaluran Bosda yang lebih akurat. Evaluasi juga tengah dilakukan agar penyaluran berbasis pengajuan, bukan hanya standar pengadaan. “Kami pastikan mekanisme ke depan lebih menyesuaikan kebutuhan sekolah,” ujarnya.
Chori menambahkan sekolah tidak perlu terlalu khawatir terkait rehabilitasi fisik. Pemerintah pusat rutin menyalurkan dana revitalisasi, seperti dana sebesar Rp1,7 miliar yang diterima tahun ini untuk perbaikan lima sekolah. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan ruang kelas, pembangunan UKS, ruang kelas bersama, toilet, hingga musala.
Ia mendorong sekolah aktif mengajukan proposal melalui skema pembiayaan tersebut agar beban anggaran daerah berkurang. “Kami berharap ada penambahan anggaran pada tahun depan,” tutupnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho