BATU – Kabar pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat pengusaha hotel di Kota Batu waswas. Pasalnya, pemangkasan itu dikhawatirkan menambah lesu sektor perhotelan. Khususnya yang selama ini bergantung pada agenda pemerintahan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi mengatakan segmen Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) masih menjadi penyumbang utama pendapatan hotel. “Sekitar 60–65 persen kegiatan MICE di Batu berasal dari agenda kedinasan,” ujarnya kemarin (30/10).
Ia menyampaikan kondisi perhotelan di Kota Batu tahun ini sudah berat. Pada hari kerja, okupansi rata-rata hanya 30 persen. Sementara pada akhir pekan hanya berkisar 60–80 persen. “Biasanya weekday diisi kegiatan pemerintahan. Sekarang nyaris tidak ada,” kata Sujud, yang juga Direktur PT Selecta itu.
Ia menilai, penurunan okupansi turut dipicu pergeseran perilaku wisatawan di tengah melemahnya daya beli. Banyak wisatawan kini memilih berwisata tanpa menginap alias memperpendek durasi tinggal.
Dampaknya, sejumlah hotel menerapkan efisiensi jam kerja alih-alih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Karyawan yang dulu bekerja enam hari kini hanya empat hari per minggu. Gaji disesuaikan dengan jumlah hari kerja,” ujarnya.
Dengan rencana pemangkasan TKD pada 2026, Sujud memperkirakan agenda dinas dan rapat-rapat pemerintahan akan semakin berkurang. Padahal, sektor itulah yang menjadi penopang utama pendapatan hotel di Kota Batu. “Kalau itu dikurangi, satu-satunya harapan hanya peningkatan kunjungan wisatawan umum,” katanya.
Untuk membalikkan tren, pelaku usaha berharap Pemkot Batu dan pelaku wisata bisa memperkuat pasar nonpemerintah, seperti korporasi swasta, komunitas, dan wisata keluarga. “Kalau hanya mengandalkan tamu dinas, hotel-hotel di Kota Batu akan makin sulit bertahan,” pungkas Sujud. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho