Tahun Ini Targetnya Naik Rp 2 Miliar
BATU - Retribusi Pasar Induk Among Tani Batu sudah tembus Rp 1,25 miliar.
Itu dicapai hanya dalam kurun waktu dua bulan saja.
Yakni Januari dan Februari lalu.
Realisasi itu terdiri atas retribusi kios dan los sebesar Rp 500 juta dan retribusi parkir sebesar Rp 750 juta.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Induk Among Tani Batu Gadis Dewi Primandhasari menilai potensi retribusi pasar sebenarnya hanya Rp 7 miliar saja.
Namun, target yang ditetapkan tahun ini mencapai Rp 10 miliar.
Target tersebut meningkat Rp 2 miliar jika dibandingkan dengan 2024 lalu.
Sebab, target retribusi tahun lalu sebesar Rp 8 miliar.
Meski begitu, dia optimistis tahun ini capaiannya akan meningkat dari 2024 lalu.
“Realisasi tahun lalu hanya Rp 5,7 miliar,” ucapnya.
Itu lantaranya banyak kios yang tutup.
Sehingga, dia tak bisa melakukan penarikan retribusinya.
Beruntung target retribusi kios dan los tahun ini turun menjadi Rp 4 miliar dari yang sebelumnya Rp 5,8 miliar.
Sementara, potensi parkir akan terus digali dan dioptimalkan.
Salah satunya dengan menaikkan target retribusinya.
Dari yang semula sebesar Rp 2,2 miliar menjadi Rp 6 miliar.
Perempuan asli Blitar itu menyebut kesadaran pedagang atau pemilik kios mulai tumbuh.
Misalnya, dengan aktif berjualan dan membayar retribusi.
Gadis mengaku upaya pengurusan Surat Izin Hak Pakai (SIHP) terus berjalan.
Bahkan, sebentar lagi ada 44 SIHP kios di pasar sayur yang bakal segera terbit.
Dengan begitu pelacakan kepemilikian, keaktifan, dan kedisiplinan pedagang kios bisa termonitor dengan baik.
Pengurusan SIHP akan terus dilakukan secara bertahap.
Otomatis jumlahnya akan semakin meningkat.
Mengingat jumlah pedagang pasar induk mencapai ribuan.
Namun, pihaknya masih melakukan komunikasi hukum terkait itu.
Mengingat bangunan pasar induk masih belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Batu.
”Jika bisa, kami urus tahun ini juga,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Batu Sujono Djonet memaklumi jika capaian retribusi Pasar Induk Among Tani Batu belum sesuai target.
Mengingat, operasional pasar masih tergolong baru.
Sehingga, pedagang masih melalukan penyesuaian.
“Mereka mungkin merasa belum balik modal. Jadi keberatan jika harus mem bayar retribusi,” ucapnya.
Meski begitu, dia berharap pemerintah membenahi tata kelolanya.
Sehingga kewajiban yang dibebankan ke pedagang tidak memberatkan.
“Mungkin pengelolaannya bisa di bawah BUMD atau BLUD. Sebab, pejabat UPT yang sering gonta-ganti juga berpengaruh terhadap capaian kinerjanya,” pungkasnya. (iza/dre)
Editor : A. Nugroho