Yudistira Satya Wira Wicaksana• Sabtu, 23 Desember 2023 | 19:11 WIB
TUNGGU DISETUJUI: Lokasi rencana pembangunan flyover yang berada di perbatasan wilayah Kota Batu dengan Kabupaten Malang.
Pemkot Batu Anggarkan Rp 1 M untuk Kajian Awal
BATU – Rencana pembangunan jembatan layang atau flyover Jurang Susuh terus diseriusi Pemkot Batu.
Untuk tahap awal, perencanaan akan digeber awal tahun depan.
Selain berkonsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), koordinasi juga dilakukan dengan Pemkab Malang.
Hal itu karena lokasi pembangunan flyover merupakan perbatasan antara Desa Giripurno, Kota Batu dengan Desa Tawangargo, Kabupaten Malang.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Batu Eko Setyawan menjelaskan, untuk perencanaan pembangunan flyover diperkirakan membutuhkan waktu empat bulan.
“Untuk perencanaannya dimulai bulan Januari 2024 dengan anggaran yang telah disiapkan Rp 1 miliar. Anggaran ini cukup besar untuk perencanaan saja karena kami tidak ingin membangun flyover asal-asalan,” terangnya.
Anggaran perencanaan yang bersumber dari APBD Kota Batu tersebut akan digunakan untuk kajian.
Di antaranya untuk memastikan kondisi tanah di Jurang Susuh, ketahanan gempa, dan lainnya.
“Tak hanya kajian saja, kami juga harus memikirkan struktur flyover-nya seperti apa. Contohnya apakah dengan cor beton, rangka besi seperti Jembatan Kali Lanang (setelah Baloga) atau komposit hingga campuran keduanya,” jelas Eko.
Dia menyebut, karena wilayah Jurang Susuh berbatasan dengan Kabupaten Malang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Malang.
Termasuk berkonsultasi dengan Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Kementerian PUPR.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, rencana pembangunan flyover Jurang Susuh memang menjadi usulan Pemkot Batu.
Sehingga pihaknya masih akan menunggu perkembangan lebih lanjut rencana itu.
“Pada prinsipnya, kita harus jelas dulu dari Bakorwil, Provinsi Jatim, dan Kementerian PUPR. Sementara ini saya belum bisa menanggapi sebelum ada rakor dengan Bakorwil hingga Kementerian PUPR,” tandasnya. (ifa/nay)
