BATU, RADAR BATU - Prevalensi stunting di Kota Batu kembali meningkat hingga 12,75 persen pada bulan timbang Agustus 2026. Di tengah kenaikan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) mengalokasikan Rp 1,72 miliar untuk program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) sepanjang tahun ini. Anggaran diarahkan terutama kepada anak di bawah usia dua tahun (baduta) dan kelompok ibu yang berisiko melahirkan anak stunting.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Batu Hasanatul Mardiyah Hisyam mengatakan intervensi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan pertumbuhan anak. Baduta yang pertambahan tingginya tidak sesuai harapan akan diperiksa lebih lanjut oleh dokter spesialis anak. “Bagi anak yang belum terkena stunting, tetapi ada risiko dia akan diberikan Pangan Diet Khusus (PDK),” ujarnya.
Baca Juga: Angkot Malang Kejepit Gara-Gara Trans Jatim, Sopir Ngaku Pendapatan Terjun Bebas
Pangan khusus tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Penanganan juga disesuaikan dengan kondisi medis dan kebutuhan masing-masing anak. Intervensi tidak hanya menyasar anak. Ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis (KEK) juga menjadi sasaran. Begitu pula ibu menyusui yang memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR).
“Pemberian PDK juga dilakukan kepada ibu menyusui bayi dengan BBLR,” kata Hasanatul. Selain itu, Dinkes memperkuat edukasi kepada orang tua mengenai pola makan anak. Penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) dilakukan melalui posyandu. Tujuannya agar pengetahuan yang diperoleh bisa diterapkan dalam pemenuhan gizi sehari-hari.
Baca Juga: H-1 Konser Pita Kita, Ini Informasi Lengkap Penukaran Tiketnya
Program edukasi itu juga dikembangkan melalui kelas Pos Gizi Penanganan Stunting (Pozting). Tahun lalu kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Temas. Tahun ini, program diarahkan ke Desa Junrejo dan Pesanggrahan sebagai lokasi fokus P3S. “Setiap pertemuan, orang tua diberi pendampingan. Khususnya dalam menyiapkan makanan bergizi,” jelasnya.
Pemkot juga memperkuat sisi kebijakan melalui sosialisasi Peraturan Wali Kota Batu Nomor 20 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Aturan itu menjadi dasar penguatan program penanganan stunting di berbagai sektor. Kebijakan tersebut dibutuhkan karena persoalan stunting tidak hanya muncul akibat kurangnya asupan makanan.
Baca Juga: Prediksi Cuaca Kota Batu 29 September: Berkabut Dini Hari, Suhu Puncak 24 Derajat Menjelang Siang
Kondisi kesehatan, pola pengasuhan, hingga lingkungan juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam pencegahan. Data bulan timbang menunjukkan persoalan tersebut masih membutuhkan intervensi lebih kuat. Pada Februari 2026, prevalensi stunting tercatat 10,39 persen. Enam bulan kemudian angkanya meningkat menjadi 12,75 persen.
Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Asmadi meminta kenaikan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap program yang telah berjalan. Menurutnya, anggaran Rp 1,72 miliar harus benar-benar diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan. “Dari sisi anggaran, semakin banyak memang semakin optimal,” ungkapnya.
Baca Juga: Jadwal Salat Kota Batu 29 September 2026
Namun menurutnya, porsi yang sudah ada tersebut bisa dibilang sesuai. Hanya saja perhatian pemerintah harus lebih difokuskan lagi kepada anak-anak berisiko stunting. Asmadi menilai pengawasan harus diperkuat. Tujuannya agar intervensi tidak berhenti pada kegiatan seremonial dan penyaluran bantuan saja.
Anak yang menunjukkan risiko gangguan pertumbuhan harus dipantau secara berkelanjutan. Menurutnya, stunting dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sebelum anak benar-benar masuk kategori stunting. Di sisi lain, peningkatan angka pada bulan timbang Agustus menjadi catatan bagi Pemkot Batu.
Program yang telah berjalan harus terus dievaluasi berdasarkan hasil pengukuran, bukan hanya berdasarkan besaran anggaran yang telah disiapkan. Asmadi menilai Dinkes perlu terus mengarahkan intervensi mulai dari pemantauan pertumbuhan, pemenuhan gizi, edukasi orang tua, hingga penanganan kelompok ibu dan anak yang berisiko.
Editor : Fajar Andre Setiawan