
BATU, RADAR BATU – Kenaikan prevalensi stunting di Kota Batu menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu mengalokasikan Rp1,72 miliar untuk program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) sepanjang 2026.
Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Asmadi meminta anggaran tersebut diarahkan secara lebih fokus kepada anak yang menunjukkan risiko gangguan pertumbuhan.
“Dari sisi anggaran, semakin banyak memang semakin optimal. Namun, porsi yang sudah ada tersebut bisa dibilang sesuai, tetapi perhatian pemerintah yang dilebihkan kepada anak-anak berisiko stunting,” ujarnya.
Menurut Asmadi, pengawasan perlu diperkuat agar intervensi tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun penyaluran bantuan. Anak yang menunjukkan risiko harus dipantau secara berkelanjutan.
Catatan tersebut muncul setelah prevalensi stunting meningkat dari 10,39 persen pada Februari 2026 menjadi 12,75 persen pada bulan timbang Agustus.
Kenaikan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap program yang sudah berjalan. Asmadi menilai pencegahan harus dilakukan sebelum anak benar-benar masuk kategori stunting.
Baca Juga: Prediksi Cuaca Kota Batu 29 September: Berkabut Dini Hari, Suhu Puncak 24 Derajat Menjelang Siang
Stunting, menurutnya, dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Karena itu, intervensi harus menyasar faktor risiko sejak awal.
Dinkes sendiri mengarahkan program kepada anak di bawah dua tahun (baduta), ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis (KEK), serta ibu menyusui yang memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR).
Baca Juga: Jadwal Salat Kota Batu 29 September 2026
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Batu Hasanatul Mardiyah Hisyam mengatakan baduta dengan pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai harapan akan diperiksa lebih lanjut oleh dokter spesialis anak.
Anak yang belum mengalami stunting tetapi memiliki risiko juga dapat memperoleh Pangan Diet Khusus (PDK) berdasarkan kondisi dan kebutuhan medis.
