BATU, RADAR BATU - Bantuan pangan bagi balita berisiko stunting melalui pembagian makanan tambahan (PMT) ternyata hanya mampu memenuhi sekitar 30-35 persen kebutuhan gizi harian. Kondisi tersebut mendorong Pemkot Batu mengubah strategi penanganan stunting. Dokter dan bidan diterjunkan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Tujuan utama program tersebut yakni untuk mengawal pemenuhan gizi, pola asuh, serta kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan. Salah satu langkah utama yang kini diperkuat ialah menghadirkan layanan kesehatan lebih dekat dengan masyarakat melalui program Unit Pelayanan Kesehatan Desa dan Kelurahan (UPKDK).
Dua program itu menjadi ujung tombak deteksi dini sekaligus pendampingan keluarga berisiko stunting. Wali Kota Batu Nurochman mengatakan pemerataan tenaga kesehatan menjadi kunci agar pelayanan kesehatan dasar semakin mudah diakses masyarakat. Keberadaan dokter di desa diharapkan bisa memantau ibu hamil, bayi, dan balita.
BACA JUGA: Coban Parang Tejo dan Bukit Teletubbies Batu: Ketika Wisata Sepi Jadi Berkah bagi Warga Sekitar
Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko stunting bisa dicegah sejak dini. “Saat ini sudah ada 16 dokter yang diterjunkan. Ke depan jumlahnya akan kami lengkapi secara bertahap agar seluruh wilayah mendapat pelayanan yang merata,” ujarnya.
Pemkot Batu juga terus mengoptimalkan peran bidan di setiap puskesmas. Mereka menjadi garda terdepan dalam pendampingan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga edukasi gizi bagi keluarga.
Intervensi tersebut didukung alokasi anggaran untuk penyediaan pangan bergizi bagi kelompok rentan. Bantuan yang diberikan meliputi susu, telur, dan sumber protein lainnya bagi balita serta ibu hamil yang membutuhkan.
BACA JUGA: Ayam Kukus Jadi Menu Andalan Kedai Mas Billy 2.0 Batu, Ada Empat Varian Sego Sambal
Menurut Nurochman, bantuan pangan tidak akan memberi hasil optimal tanpa perubahan pola asuh di tingkat keluarga. Karena itu, edukasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program penanganan stunting. “Pendampingan juga dilakukan door to door melalui Tim Penggerak PKK untuk mengedukasi pola makan dan pola asuh anak,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja menambahkan perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan kasus stunting baru. Edukasi yang diberikan tidak hanya membahas menu makanan bergizi. Namun, juga sanitasi rumah tangga, kebersihan lingkungan, hingga cara mengolah makanan yang aman bagi balita.
Menurutnya, banyak kasus gangguan pertumbuhan dipengaruhi kombinasi antara asupan gizi yang kurang dan tingginya risiko penyakit infeksi akibat sanitasi yang buruk. Secara teknis, Dinkes mengembangkan Program Kelas Pos Gizi Penanganan Stunting (Pozting). Program ini menyasar bayi di bawah usia dua tahun (baduta).
BACA JUGA: Jalur Ekstrem ke Hillside Bromo Malang, Antara Daya Tarik dan Risiko Keselamatan Wisatawan
Alasan mengapa baduta yang disasar, karena periode usia tersebut paling menentukan dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Peserta mendapatkan pendampingan intensif setiap pekan selama kurang lebih 10 minggu. Mulai pemeriksaan kesehatan, pemantauan berat dan tinggi badan, edukasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI, hingga praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA).
“Pemantauan dilakukan secara berkala sampai kondisi anak benar-benar keluar dari kategori stunting atau risiko stunting,” jelas Aditya. Seluruh intervensi tersebut terhubung melalui sistem Integrasi Layanan Primer (ILP). Melalui sistem itu, riwayat kesehatan warga dapat dipantau secara terintegrasi mulai dari ibu hamil, bayi, balita, hingga lansia.
BACA JUGA: Dari Petani Jadi Pemandu Wisata, Kisah Warga Bangkitkan Desa Wisata Terpencil di Malang
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah berharap mampu mencegah munculnya kasus baru. Sebab, selama ini pemerintah lebih banyak menangani anak yang sudah mengalami stunting. Strategi tersebut mendapat dukungan dari kalangan akademisi.
Akademisi Departemen Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya (UB) Eva Putri Arfiani menilai pendekatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan perbaikan lingkungan merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, kebutuhan gizi pada masa 1.000 HPK harus dipenuhi spesifik sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
BACA JUGA: 3 Rekomendasi Bakso di Kota Batu, Mulai Rp5 Ribu dengan Isian Beragam
Pada fase itu, kekurangan gizi akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. “Sejak dalam kandungan sampai usia dua tahun, standar gizi harus benar-benar dipenuhi sesuai kebutuhan masing-masing tahap pertumbuhan,” ujarnya.
Eva menyarankan agar keluarga dibekali panduan porsi makan yang sederhana. Salah satunya dengan menggunakan ukuran wadah atau peralatan rumah tangga. Cara tersebut dinilai lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
BACA JUGA: Koperasi Coosae Kota Batu Kembangkan Aplikasi AI Rantai Pasok
Ia juga mengingatkan bantuan makanan hanya menyumbang sekitar 30-35 persen dari total kebutuhan gizi harian anak. Sisanya sangat bergantung pada pola makan keluarga, kualitas sanitasi, akses air bersih, serta lingkungan tempat tinggal.
“Percuma asupan gizinya sudah baik kalau sanitasinya buruk. Anak akan lebih mudah terserang penyakit sehingga berat badannya kembali turun dan pertumbuhannya terganggu,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan