BATU, RADAR BATU - Pemkot Batu menemukan anomali dalam penyaluran subsidi BPJS Kesehatan. Hasil evaluasi menunjukkan puluhan ribu warga yang tergolong mampu justru masih menerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai APBD.
Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu mencatat sebanyak 86.406 warga menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui skema Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU Pemda). Jumlah tersebut setara dengan 38,18 persen dari seluruh peserta JKN di Kota Batu.
Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kota Batu pada 2025 hanya sebesar 2,86 persen atau sekitar 6.220 jiwa.
Kepala Dinkes Kota Batu Aditya Prasaja mengatakan hasil evaluasi kepesertaan hingga Desember 2025 menemukan sebanyak 53.691 penerima subsidi APBD justru berasal dari kelompok desil 6 hingga desil 10 atau kategori masyarakat menengah hingga mampu.
“Bahkan terdapat 6.296 jiwa yang masuk desil 10 atau kelompok ekonomi tertinggi masih menerima subsidi iuran BPJS dari APBD,” ujarnya.
Sebaliknya, warga kelompok desil 1 hingga desil 5 yang menjadi sasaran utama bantuan hanya berjumlah 27.924 jiwa.
Menurut Aditya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran kesehatan daerah.
“Kalau angka kemiskinan hanya sekitar tiga persen tetapi penerima subsidi mencapai lebih dari 37 persen, tentu harus dievaluasi, apalagi banyak yang masuk kategori mampu,” katanya.
Dinkes menduga persoalan muncul akibat ketidaksesuaian data kesejahteraan saat proses pengusulan peserta. Dalam evaluasi ditemukan indikasi perubahan status desil yang tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
Akibat kondisi tersebut, sebagian anggaran kesehatan yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan justru terserap membayar premi BPJS bagi warga yang dinilai sudah mampu membayar secara mandiri. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho