BATU, RADAR BATU - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu menegaskan tidak akan terburu-buru mengaktifkan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Alasannya, kelompok sasaran program ini tergolong sangat rentan terhadap risiko kontaminasi pangan.
Hingga pertengahan tahun ini, dari total 25 dapur SPPG yang tersedia di Kota Batu, baru dua unit yang mendapatkan izin operasional penuh.
BACA JUGA: Mudah! Berikut Panduan Daftar dan Gunakan E-Wallet di Indonesia
Keduanya adalah SPPG Dadaprejo dan SPPG Pendem yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menjalankan program MBG.
“Kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat rentan terhadap risiko kontaminasi makanan. Karena itu sertifikasi higiene sanitasi menjadi syarat yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
BACA JUGA: Menuju Pengumuman KIP-K Jalur SNBT Universitas Negeri Malang 2026, Berikut Jadwalnya
Menurut Aditya, rendahnya cakupan penerima manfaat saat ini bukan karena pemerintah tidak siap menjalankan program. Namun, pemerintah memilih memastikan seluruh standar kesehatan terpenuhi sebelum dapur dioperasikan.
Selain persoalan sertifikasi, aktivasi dapur juga harus didahului proses skrining kesehatan terhadap calon penerima manfaat. Langkah tersebut diperlukan karena setiap penerima memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda.
Beberapa penerima memiliki riwayat alergi makanan, hipertensi, hingga diabetes sehingga membutuhkan menu khusus yang tidak bisa disamaratakan.
BACA JUGA: Skema Pengisian JPTP Kosong di lingkungan Pemkot Batu Pakai Manajemen Talenta
“Menu harus disesuaikan berdasarkan hasil skrining kesehatan. Karena itu prosesnya memang membutuhkan ketelitian lebih,” jelas Aditya.
Dinkes kini terus melakukan pendampingan terhadap 23 dapur lainnya agar segera memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Pemerintah berharap seluruh dapur dapat beroperasi secara bertahap tanpa mengorbankan aspek keamanan pangan.
“Target kami bukan hanya memperbanyak dapur yang aktif, tetapi memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, bergizi, dan memenuhi standar kesehatan,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan