BATU - Ketepatan sasaran subsidi BPJS Kesehatan di Kota Batu disorot. Sebanyak 53.691 penerima bantuan iuran (PBI) terindikasi berasal dari kelompok ekonomi mampu.
Temuan tersebut diungkap Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu dalam evaluasi terbaru. Puluhan ribu penerima itu tercatat masuk dalam desil 6 hingga 10 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
BACA JUGA Proyeksi Pajak Pariwisata di Kota Batu Selama Lebaran Tembus Rp20 Miliar
Padahal, bantuan iuran seharusnya hanya diberikan kepada kelompok desil 1 hingga 5 atau masyarakat miskin dan rentan.
Kepala Dinkes Kota Batu Aditya Prasaja menilai komposisi kepesertaan saat ini tidak proporsional.
Dari total sekitar 225 ribu penduduk, sebanyak 113 ribu jiwa iurannya justru ditanggung pemerintah.
BACA JUGA Pavingisasi Digenjot, Pemkot Batu Gelontorkan Rp12,5 M untuk 81 Titik Jalan Lingkungan
“Ini tidak logis jika dibandingkan dengan angka kemiskinan yang hanya 2,86 persen,” tegasnya.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pembengkakan anggaran daerah. Pada Desember 2025, subsidi iuran BPJS Kesehatan dari APBD tercatat mencapai Rp3,08 miliar per bulan.
Ironisnya, sebagian penerima bantuan justru terindikasi merupakan pekerja formal atau warga yang sebenarnya mampu membayar iuran secara mandiri.
Situasi ini dinilai bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah pusat.
Seharusnya, beban pembiayaan daerah bisa ditekan dengan mengalihkan peserta miskin ke skema pembiayaan APBN.
“Kalau tepat sasaran, anggaran bisa jauh lebih efisien,” imbuh Adit.
Temuan ini sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan data agar subsidi benar-benar menyasar kelompok yang berhak.
Editor : Fajar Andre Setiawan