BATU - Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi penerima manfaat. Aktivitas produksi makanan dalam skala besar itu juga memunculkan persoalan lingkungan baru, terutama lonjakan timbulan sampah harian di sekitar SPPG.
Untuk menekan dampak tersebut, pengelolaan sampah dapur SPPG saat ini dilakukan melalui kerja sama dengan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, and Recycle (TPS3R) terdekat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu Dian Fachroni menegaskan kolaborasi itu dilakukan dengan TPS3R yang telah memiliki rumah kompos.
“Pengolahan sampah SPPG kami arahkan ke TPS3R terdekat, dengan syarat fasilitasnya memadai. Khususnya untuk pengolahan sampah organik,” ujar Dian. Ia menjelaskan karakter sampah dari dapur SPPG didominasi limbah organik dengan porsi mencapai 90 persen. Asumsinya tiap penerima manfaat menghasilkan sampah rata-rata 0,5 kilogram per hari.
Sementara, satu dapur SPPG melayani sekitar 2.000 orang. Artinya, timbulan sampah dari satu dapur bisa mencapai 200 kilogram per hari. Saat ini, tercatat delapan dapur SPPG telah beroperasi di Kota Batu. Dengan perhitungan tersebut, total timbulan sampah dari seluruh dapur SPPG diperkirakan menembus 1,5 ton per hari.
“Beberapa TPS3R mulai kewalahan menampung tambahan beban sampah ini,” kata Dian.
Kondisi tersebut semakin berat bagi TPS3R yang berada di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan produksi sampah harian yang sudah besar. Karena itu, DLH mendorong dapur SPPG melakukan pemilahan sampah secara mandiri sejak dari sumber.
“Pemilahan ini krusial karena prosesnya paling memakan waktu. Padahal, target pengolahan sampah harus selesai pada hari yang sama,” jelasnya. Menurut Dian, pengolahan mandiri di tingkat dapur sebenarnya dapat menjadi solusi jangka menengah. Selain mengurangi beban TPS3R, langkah ini juga berpotensi menekan biaya operasional dapur SPPG.
Salah satu opsi yang ditawarkan yakni pengolahan limbah makanan menggunakan biodigester. Teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurai sampah organik menjadi energi terbarukan berupa biogas. “Energi itu bisa digunakan kembali untuk memasak, sehingga dapur tidak sepenuhnya bergantung pada elpiji,” ujarnya.
Namun demikian, tidak semua dapur SPPG memiliki prasyarat untuk menerapkan pengolahan mandiri. Keterbatasan lahan menjadi kendala utama. Dian menyebut, idealnya diperlukan lahan hingga satu hektare untuk mendukung fasilitas pengolahan sampah mandiri yang representatif.
“Ke depan, kami berharap dapur yang memiliki lahan cukup bisa diarahkan ke pengolahan sampah secara mandiri sebagai solusi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tandasnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho