BATU – Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun ini lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Keyakinan itu muncul karena mayoritas proyek fisik Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kini sudah berjalan dan sebagian besar kegiatan di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah terserap dengan baik.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu Eny Rachyuningsih menjelaskan tahun ini Pemkot Batu menaruh perhatian besar terhadap percepatan realisasi belanja. “Insyaallah tahun ini SiLPA lebih kecil dari tahun lalu. Hampir seluruh program dan kegiatan sudah berjalan,” ujarnya.
Menurut Eny, proyeksi SiLPA tengah dibahas bersama seluruh SKPD. Namun, ia belum mau menyebutkan angka pastinya. “Kami masih dalam tahap pembahasan dan pemutakhiran data realisasi. Setelah Rancangan APBD 2026 ditetapkan bulan depan, baru kami bisa memastikan besaran SiLPA tahun ini,” katanya.
Berdasarkan data lima tahun terakhir, tren SiLPA di Kota Batu memang menunjukkan penurunan cukup signifikan. Kendati sempat berfluktuasi juga. Pada 2021, SiLPA tercatat sebesar Rp 233 miliar kemudian naik menjadi Rp 253,2 miliar pada 2022. Namun sejak 2023, pemerintah berhasil menekan angkanya hingga turun menjadi Rp 188 miliar.
“Sampai pada 2024 turun lagi menjadi Rp 144 miliar,” imbuhnya. Penurunan ini, kata Eny, menandakan adanya perbaikan dalam manajemen keuangan daerah. Kuncinya ada di perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan yang lebih disiplin. Pihaknya juga mengaku memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
Tujuannya agar tidak ada keterlambatan tender maupun administrasi proyek lainnya. Meski begitu, ia tak menampik masih ada sejumlah faktor yang kerap menghambat penyerapan anggaran. Antara lain, penyusunan rencana kerja yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis kebutuhan barang dan jasa, serta penjadwalan kegiatan yang tidak disusun presisi.
“Beberapa kegiatan fisik kadang baru dimulai di pertengahan tahun karena proses pengadaan yang lama. Akibatnya, realisasi belanja tidak bisa optimal,” terang Eny.
Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran juga berpengaruh. Tahun ini, Pemkot Batu masih menerapkan penghematan di beberapa pos belanja untuk menjaga stabilitas fiskal.
Faktor eksternal lain adalah keterlambatan dana transfer dari pemerintah pusat. “Misalnya penyaluran Dana Desa (DD) sempat terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah ikut mundur,” tambahnya. Untuk itu, BKAD memperkuat sistem monitoring and evaluation (monev) agar potensi keterlambatan bisa ditekan.
Evaluasi dilakukan rutin setiap triwulan guna mengetahui sejauh mana realisasi belanja di masing-masing perangkat daerah. “Melalui monev ini kami bisa melihat mana pekerjaan yang sudah selesai, mana yang masih berjalan, dan mana yang terhambat,” jelas Eny.(dia/dre)
Editor : A. Nugroho