PLN Soroti Risiko Teknis, Provider Tunggu Kepastian Tarif Sewa
BATU, RADAR BATU - Biaya konstruksi hingga kepastian tarif sewa menjadi tantangan dalam rencana penataan kabel udara ke sistem ducting atau tanam bawah tanah. Meski mendukung pembenahan estetika kota, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pelaku usaha telekomunikasi mengingatkan pentingnya perhitungan pembiayaan yang berpotensi melonjak puluhan kali lipat.
Selain itu, perhitungan teknis dan skema bisnis juga perlu dibahas bersama sebelum proyek direalisasikan. Peralihan kabel udara ke bawah tanah bukan sekadar memindahkan jaringan. Prosesnya membutuhkan infrastruktur yang memadai, koordinasi antarpengelola utilitas, serta skema pemeliharaan yang jelas. Tanpa perencanaan matang, biaya investasi bisa membengkak dan gangguan layanan berpotensi lebih sulit ditangani.
Baca Juga: Carmen Hearts2Hearts Gunakan Seragam SMA Indonesia Miliknya di Acara Talk Show Korea Buatan Mnet
Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Malang Vandy Faizal Putra mengaku secara prinsip mendukung program penanaman kabel yang digagas Pemkot Batu. “Secara fungsional, memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Jaringan udara, seperti Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), lebih rentan terhadap gangguan eksternal. Namun, kesiapan PLN untuk mendukung program tersebut bergantung pada kepastian desain teknis di lapangan. Salah satu persoalan mendasar ialah bentuk infrastruktur yang akan dibangun.
Baca Juga: Prediksi Cuaca Kota Batu 29 Oktober: Berkabut Sejak Dini Hari dan Suhu Tertinggi 24 Derajat
Menurutnya, Pemkot Batu perlu memastikan apakah ducting disiapkan sebagai jalur terpadu yang dapat digunakan bersama oleh berbagai penyedia utilitas atau setiap instansi harus membangun jalurnya sendiri. Sinkronisasi tata ruang, terutama yang berkaitan dengan Daerah Milik Jalan (Damija), juga perlu diperjelas.
Begitu pula desain migrasi kabel, termasuk kemungkinan jaringan tegangan rendah. Selain itu, sambungan rumah masih menggunakan tiang seperti yang diterapkan di sejumlah wilayah juga perlu diperhatikan. “Apakah nanti seperti di Jakarta, kabel tegangan rendah dan sambungan rumah masih dibiarkan menggunakan tiang atau seperti apa,” imbuhnya.
Baca Juga: Jadwal Salat Kota Batu 29 Oktober 2026
Tantangan terbesar berikutnya ialah biaya investasi. Vandy menyebut, biaya mengubah jaringan udara menjadi kabel bawah tanah dapat meningkat berkali-kali lipat. Bahkan, mencapai puluhan kali dibandingkan pembangunan jaringan udara konvensional. Biaya itu berpotensi semakin tinggi apabila kondisi lapangan tidak memungkinkan penggalian manual.
Pelaksana proyek bisa harus menggunakan metode pengeboran horizontal yang membutuhkan peralatan khusus dan biaya lebih besar. Persoalan tidak berhenti setelah konstruksi selesai. Pemeliharaan dan penanganan gangguan atau troubleshooting pada jaringan bawah tanah juga lebih rumit dibandingkan kabel udara.
Baca Juga: Tak Hanya Bakso, 3 Kuliner Berkuah di Batu untuk Menghangatkan Badan
Pada jaringan konvensional, petugas relatif mudah mengidentifikasi kerusakan melalui pemeriksaan visual. Sebaliknya, gangguan pada kabel tanam membutuhkan investigasi untuk menemukan titik kerusakan secara presisi. Kondisi itu dapat memperpanjang waktu perbaikan, terutama jika sistem ducting tidak terintegrasi dengan baik.
Hal itu membuat petugas harus melakukan pembongkaran. Vandy juga menyebut alat pendeteksi gangguan yang dibutuhkan belum tersedia di Malang Raya. Jika terjadi keadaan darurat, peralatannya harus didatangkan dari kantor regional di Surabaya. Koordinasi lintas sektor pun menjadi pekerjaan penting bila Pemkot menerapkan satu jalur ducting terpadu.
Baca Juga: Pakistan Resto di Sumbersari Malang, Sajikan Kebab hingga Chicken Butter
Kabel listrik harus berbagi ruang bawah tanah dengan jaringan telekomunikasi, pipa air, dan saluran drainase. Tanpa pengaturan jalur yang jelas, potensi benturan antarinfrastruktur bisa menambah kerumitan pengerjaan dan pemeliharaan. Durasi migrasi jaringan bergantung pada panjang bentang, luas wilayah yang ditangani, dan jenis kabel yang dipindahkan.
Menurut Vandy, pengerjaan dapat dilakukan tanpa pemadaman berkepanjangan apabila pembangunan jalur bawah tanah berjalan bersamaan dengan pengoperasian jaringan udara yang sudah ada. “Kalau bisa seiring, kabel udara tetap berjalan, kabel tanam melakukan proses penggalian, maka pemadaman tidak akan lama. Cuma waktunya tetap tergantung kondisi lapangan dan seberapa besar cakupan wilayah yang diubah,” pungkasnya.
Baca Juga: 4 Tempat Makan Lalapan di Batu, Ada yang Buka sampai Tengah Malam
Dari sisi telekomunikasi, pelaku usaha juga menyambut positif rencana penataan kabel. Namun, jika infrastruktur ducting nantinya disediakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, kepastian tarif sewa menjadi salah satu hal yang paling dinantikan penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP).
Perwakilan pelaku usaha telekomunikasi, Pandu Setia mengatakan penyedia layanan kemungkinan akan menempati posisi sebagai penyewa jaringan. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan operator sebelum regulasi ditetapkan. Terutama untuk membahas formula tarif dan mekanisme penggunaan infrastruktur.
Baca Juga: 3 Spot Cafe untuk Nugas di Malang Raya, Ada Robusto Coffee hingga Beryl Coffee
“Artinya kalau di sisi pelaku seperti saya itu kemungkinan adalah kami akan menyewa,” tuturnya. Pandu juga mengingatkan risiko operasional selama pemindahan kabel. Proses migrasi berpotensi memicu downtime atau terputusnya koneksi internet bagi pelanggan, baik rumah tangga maupun sektor bisnis.
Di sisi lain, kenaikan biaya operasional akibat tarif sewa maupun penyesuaian infrastruktur dapat memengaruhi struktur biaya penyedia layanan. Jika beban tersebut meningkat signifikan, penyesuaian tarif kepada pelanggan menjadi salah satu risiko yang perlu diperhitungkan.
Karena itu, menurut Pandu, penataan kabel bawah tanah tidak hanya menuntut pembenahan fisik dan estetika kota. Kepastian desain, efisiensi biaya, tarif sewa yang terukur, serta jaminan keberlangsungan layanan perlu disiapkan. Tujuannya agar proyek tidak membebani pelaku usaha dan masyarakat sebagai pengguna.
Editor : Fajar Andre Setiawan