BATU, RADAR BATU - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota (Pemkot) Batu pada 2025 mencapai Rp 126,22 miliar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu Kukuk Kusbianto meminta besarnya sisa anggaran tersebut menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan realisasi belanja daerah berikutnya lebih optimal.
Baca Juga: Kelangkaan BBM di Kota Batu Bikin Biaya Proyek Membengkak
Kukuk menyoroti SiLPA tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pengelolaan anggaran 2025. Menurut dia, pengelolaan anggaran harus dinilai dari manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata dari besarnya dana yang dibelanjakan.
“Keberhasilan otonomi daerah bukan diukur dari seberapa besar anggaran dibelanjakan. Namun, bagaimana anggaran itu benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.
Baca Juga: Titik Panas Karhutla Nasional Turun Jadi 270, tapi Kalteng Justru Melonjak ke 92 Titik
Dia menilai, manfaat belanja daerah semestinya terlihat melalui peningkatan fasilitas pendidikan, puskesmas, jaringan air bersih, serta infrastruktur lainnya.
Sorotan terhadap SiLPA juga berkaitan dengan pelaksanaan proyek fisik. Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Punjul Santoso mendesak pemerintah kota mempercepat belanja modal dan pengadaan produktif agar pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Baca Juga: Asap Karhutla Sempat Masuk Atmosfer Jakarta, BMKG: Kini Menjauh tapi Warga Tetap Waspada
“Jangan sampai tradisi menumpuk pekerjaan di kuartal terakhir terus berulang,” kata Punjul.
Dia meminta kepala daerah dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengintensifkan evaluasi bulanan.
Dengan begitu, kendala pelaksanaan program dapat diketahui lebih awal dan penyerapan anggaran tidak hanya terkonsentrasi pada belanja operasional.
Baca Juga: Base Camp Panderman Kota Batu Bidik Pendaki Mancanegara
Di sisi lain, Wali Kota Batu Nurochman menjelaskan bahwa SiLPA 2025 sebesar Rp 126,22 miliar telah dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan daerah dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Nilai tersebut lebih tinggi sekitar Rp 31,89 miliar dibandingkan estimasi awal Rp 94,33 miliar.
Menurut Nurochman, pemanfaatan SiLPA dilakukan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja sekaligus menjaga kesinambungan program prioritas.
Baca Juga: Trans Jatim Koridor II Malang Raya Tak Lewati Kota Batu, Ini Rute dan Jadwal Peluncurannya
Penyesuaian pembiayaan juga mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan anggaran dan perubahan asumsi ekonomi makro.
Meski demikian, besarnya SiLPA tidak otomatis menunjukkan adanya pemborosan atau kegagalan pelaksanaan program.
Baca Juga: Jadwal Persib vs Persik Hari Ini 18 Oktober 2026, Kick-off Jam Berapa dan Tayang di Mana?
Penilaian lebih lanjut membutuhkan rincian penyebab sisa anggaran, termasuk kontribusi efisiensi, kegiatan yang tidak terlaksana, serta perbedaan antara perencanaan dan realisasi.
Editor : Fajar Andre Setiawan