BATU, RADAR BATU - Persoalan mahalnya harga tanah membuat target pembangunan 1.000 rumah subsidi di Kota Batumembutuhkan skema alternatif. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Malang Raya menawarkan solusi berupa pembangunan 100 rumah sewa sebagai proyek percontohan di atas aset tanah milik Pemkot Batu.
Skema tersebut ditawarkan sebagai jalan keluar sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum mampu memiliki rumah.
Ketua Apersi Malang Raya Dony Ganatha mengatakan pemerintah tidak harus selalu menjadikan kepemilikan rumah sebagai tahap pertama. Warga dapat difasilitasi melalui hunian sewa terlebih dahulu.
Baca Juga: Harga Lahan Jadi Batu Sandungan Rumah Subsidi - Radar Batu
“Selama tiga tahun mereka dibina, misalnya lewat program UMKM. Dari situ mereka punya tabungan dan portofolio usaha yang bisa dipakai untuk mengajukan kredit perumahan kelak,” katanya.
Konsepnya, pemerintah menyediakan aset tanah. Pengembang bertindak sebagai pelaksana pembangunan rumah. Setelah selesai, unit tersebut digunakan sebagai rumah sewa bagi MBR.
Warga kemudian dapat menempati rumah selama sekitar tiga tahun. Dalam periode tersebut, pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan pendampingan ekonomi. Salah satu bentuknya melalui program pemberdayaan UMKM.
Baca Juga: Mau Nonton Konser di Malang? Ini Lokasi Favorit yang Sering Gelar Event Musik - Radar Batu
Tujuannya bukan sekadar menyediakan tempat tinggal sementara. Warga juga didorong memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat sehingga pada akhirnya dapat mengakses kredit pemilikan rumah (KPR).
Usulan tersebut muncul karena skema rumah subsidi konvensional menghadapi persoalan besar di Kota Batu: harga tanah terlalu mahal.
Pemerintah menargetkan harga rumah subsidi sekitar Rp165 juta per unit. Namun, harga tanah di kawasan pinggiran Kota Batu kini disebut telah mencapai sekitar Rp800 ribu per meter persegi.
Baca Juga: Belasan Pengurus KONI Kota Batu dan Cabor Diduga Lakukan Penyimpangan Dana Hibah 2025 - Radar Batu
Sementara Apersi menilai harga lahan maksimal untuk rumah subsidi idealnya hanya Rp250 ribu per meter persegi.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu Arief As Siddiq memiliki batas ideal yang sedikit lebih tinggi, yakni maksimal Rp300 ribu per meter persegi.
Menurut Arief, jika harga tanah melewati angka tersebut, pengembang akan kesulitan membiayai pembangunan fisik sekaligus menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Baca Juga: Backlog Hunian Batu Tembus 18.330 Unit - Radar Batu
“Kalau sudah di atas itu, pengembang akan kesulitan karena masih ada biaya produksi, pembangunan fisik, serta kewajiban menyediakan fasilitas umum dan sosial sekitar 30 persen,” jelas Arief.
Karena itu, Apersi menilai aset tanah milik pemerintah dapat menjadi salah satu jalan keluar. Dony mengusulkan pilot project sekitar 100 unit rumah sewa sebelum pemerintah mengejar target lebih besar.
Selain mengatasi keterbatasan lahan, skema tersebut juga memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyiapkan calon penghuni agar lebih siap secara ekonomi.
Persoalan lahan juga menjadi perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Saat meninjau potensi pembangunan perumahan di Malang Raya, dia meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar.
Pemerintah daerah didorong memangkas biaya perizinan, membebaskan retribusi daerah, mencari lahan konsolidasi milik pemerintah, serta memanfaatkan tanah telantar.
Jika kebutuhan lahan tetap tinggi, pembangunan hunian vertikal dan penggunaan teknologi konstruksi modular juga dapat dipertimbangkan.
Baca Juga: Harga Lahan Jadi Batu Sandungan Rumah Subsidi - Radar Batu
Dengan demikian, penyediaan rumah bagi MBR di Kota Batu tidak harus bergantung pada satu skema.
Rumah subsidi tetap menjadi target utama, tetapi rumah sewa di atas aset pemerintah dapat menjadi jembatan bagi warga sebelum mampu memiliki rumah sendiri.
Editor : Fajar Andre Setiawan