
BATU, RADAR BATU – Target pembangunan 1.000 rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Batu menghadapi tantangan besar. Salah satunya penyediaan lahan. Harga tanah yang relatif tinggi membuat pembangunan hunian murah sulit jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah.
Karena itu, Pemkot Batu memilih skema kolaborasi dengan pengembang dan perbankan. Pemerintah daerah akan berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator. Sedangkan pembangunan fisik dan pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diharapkan ditangani pengembang dan perbankan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu Arief As Siddiq mengatakan kesiapan lahan menjadi syarat penting sebelum pembangunan dimulai. “Yang paling penting itu lahan sudah siap, perbankan oke, dan pengembang oke, maka pembangunan bisa langsung dimulai,” ujarnya.
Baca Juga: Festival Padang Bulan 27 Agustus, Kota Batu Suguhkan Tari Tradisional dan Kuliner Desa - Radar Batu
Pemkot tidak memaksakan pembangunan 1.000 unit sekaligus. Sebagai tahap awal, sekitar 200 unit diproyeksikan dibangun terlebih dahulu. Setelah evaluasi terhadap tahap pertama dilakukan, pembangunan akan dilanjutkan secara bertahap hingga mencapai target.
Konsep pembangunan dalam satu kawasan juga disiapkan untuk menekan biaya penyediaan infrastruktur. Jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi dapat dirancang sekaligus sehingga pembangunan tidak berlangsung secara sporadis.
Tantangan lainnya adalah kesenjangan harga antara rumah subsidi dan rumah komersial. Harga rumah di pasar komersial Kota Batu rata-rata mencapai Rp600 juta hingga Rp700 juta. Nilai tersebut relatif jauh dari kemampuan kelompok MBR yang menjadi sasaran program.
Baca Juga: Awang-Awang Sky Lounge Batu, Nikmati City Light 360 Derajat Tanpa Tiket Masuk - Radar Batu
Pemkot karena itu tengah mematangkan kerja sama dengan asosiasi pengembang, termasuk Real Estate Indonesia (REI) dan Apernas. Koordinasi dengan sektor perbankan juga dilakukan untuk memastikan skema pembiayaan rumah dapat diakses calon penerima.
Arief mengatakan program tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan bangunan. Aspek administrasi, pembiayaan, dan kelayakan calon penerima juga harus dipastikan sejak awal agar pembangunan tidak berhenti di tengah jalan.

