BATU, RADAR BATU - Target pembangunan 1.000 rumah subsidi di Kota Batu menghadapi persoalan serius. Harga tanah yang terus melambung membuat harga rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin sulit direalisasikan.
Harga lahan di Kota Batu, bahkan di kawasan pinggiran, kini disebut telah mencapai sekitar Rp 800 ribu per meter persegi. Padahal, untuk membangun rumah subsidi dengan harga sekitar Rp 165 juta per unit, pengembang membutuhkan lahan dengan harga jauh lebih rendah.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Malang Raya Dony Ganatha mengatakan harga tanah idealnya maksimal Rp 250 ribu per meter persegi.
“Salah satu kuncinya harga lahan tidak boleh lebih dari Rp 250 ribu per meter persegi,” tegas Dony.
Angka tersebut menjadi penting karena harga tanah merupakan salah satu komponen terbesar dalam pembangunan perumahan. Jika harga lahan terlalu tinggi, pengembang akan kesulitan menjaga harga jual rumah tetap berada pada batas yang ditentukan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu Arief As Siddiq mengatakan pemerintah sendiri memperkirakan harga lahan ideal untuk proyek rumah subsidi berada di kisaran maksimal Rp 300 ribu per meter persegi.
Baca Juga: Harga Lahan Jadi Batu Sandungan Rumah Subsidi - Radar Batu
Jika lebih tinggi, ruang pengembang untuk membiayai pembangunan rumah dan infrastruktur kawasan semakin sempit.
“Kalau sudah di atas itu, pengembang akan kesulitan karena masih ada biaya produksi, pembangunan fisik, serta kewajiban menyediakan fasilitas umum dan sosial sekitar 30 persen,” jelas Arief.
Persoalannya, harga tanah di Kota Batu telah jauh melewati batas tersebut. Di sekitar pusat keramaian, alun-alun, dan jalan utama, harga lahan bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per meter persegi. Sementara di kawasan pinggiran dan pedesaan, lahan pertanian maupun kebun disebut telah berada di kisaran Rp 800 ribu per meter persegi.
Kondisi itu membuat pemerintah harus mencari skema lain agar program 1.000 rumah subsidi tidak berhenti pada target.
Disperkim Kota Batu kini mematangkan kemitraan dengan asosiasi pengembang, termasuk Apersi dan Real Estate Indonesia (REI), serta perbankan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menemukan formula penyediaan lahan dengan harga yang memungkinkan rumah subsidi tetap terjangkau.
Persoalan mahalnya lahan juga menjadi perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meninjau potensi pembangunan perumahan di Malang Raya.
Baca Juga: Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Batu Naik 12 Persen - Radar Batu
Maruarar mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar. Pemda diminta memangkas biaya perizinan, membebaskan retribusi daerah, serta mencari lahan konsolidasi milik pemerintah maupun tanah telantar.
Jika persoalan lahan tetap tidak teratasi, pembangunan hunian vertikal dan penggunaan teknologi konstruksi modular menjadi opsi lain.
Baca Juga: Belasan Pengurus KONI Kota Batu dan Cabor Diduga Lakukan Penyimpangan Dana Hibah 2025 - Radar Batu
Bagi pengembang, persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan rumah subsidi di Kota Batu bukan sekadar mencari warga penerima manfaat.
Masalah utamanya justru menemukan tanah yang cukup murah untuk membuat harga rumah Rp 165 juta tetap realistis.
Editor : Fajar Andre Setiawan