BATU, RADAR BATU – Persoalan hunian di Kota Batu tidak hanya menyangkut warga yang belum memiliki rumah. Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mencatat backlog perumahan mencapai 18.330 unit. Angka tersebut terbagi dalam persoalan kepemilikan dan kualitas hunian.
Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kota Batu Prasetya Bagus Wicaksana menjelaskan dari total backlog tersebut, sebanyak 8.853 unit berkaitan dengan kepemilikan rumah. Sementara 9.495 unit lainnya berkaitan dengan kualitas hunian.
“Backlog perumahan itu tidak hanya soal belum punya rumah. Ada juga masyarakat yang sudah memiliki rumah, tetapi kualitas huniannya belum memenuhi standar,” jelasnya.
Baca Juga: Sengketa Tanah Sumberejo, Kota Batu Berlanjut, Warga Siapkan Banding - Radar Batu
Kondisi tersebut membuat penanganan persoalan perumahan membutuhkan dua pendekatan sekaligus. Pemerintah tidak cukup hanya membangun rumah baru, tetapi juga meningkatkan kualitas rumah yang sudah dihuni masyarakat.
Selama ini, salah satu instrumen yang digunakan Pemkot Batu adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki rumah warga yang kondisinya belum layak.
Kini, intervensi mulai diperluas melalui rencana pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemkot membidik pembangunan 1.000 unit rumah secara bertahap, dengan termin awal sekitar 200 unit.
Baca Juga: Awang-Awang Sky Lounge Batu, Nikmati City Light 360 Derajat Tanpa Tiket Masuk - Radar Batu
Menurut Prasetya, pembangunan hunian baru diperlukan untuk menjawab persoalan kepemilikan rumah. Sementara program peningkatan kualitas tetap dibutuhkan untuk kelompok masyarakat yang sudah memiliki rumah tetapi tinggal di hunian yang belum layak.
Dengan demikian, penyelesaian backlog tidak dapat dilakukan melalui satu program. Dibutuhkan kombinasi pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah, serta dukungan pembiayaan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses hunian layak.
Program rumah subsidi juga diarahkan mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah. Namun, realisasinya di Kota Batu tetap bergantung pada kesiapan lahan, pembiayaan, dan keterlibatan pengembang.
Baca Juga: 14 Posisi Guru PJOK SD Negeri di Kota Batu Masih Kosong - Radar Batu
Disperkim menyebut Pemkot tengah menyiapkan skema kolaborasi dengan pengembang dan perbankan. Pemerintah daerah akan berperan sebagai fasilitator agar pembangunan hunian bagi MBR dapat berjalan tanpa sepenuhnya membebani APBD.
Persoalan backlog tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan di Kota Batu memiliki dimensi yang lebih kompleks. Pemerintah harus memastikan warga yang belum memiliki rumah mendapatkan akses hunian. Di sisi lain, rumah yang sudah ditempati juga perlu ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar kelayakan.
Editor : Fajar Andre Setiawan