BATU, RADAR BATU – Pemkot Batu membidik pembangunan 1.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program tersebut disiapkan untuk menekan backlog perumahan yang masih mencapai 18.330 unit. Pembangunan akan dilakukan bertahap dengan termin pertama diproyeksikan sebanyak 200 unit.
Program melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu itu akan mengandalkan kolaborasi pemerintah daerah, pengembang, dan perbankan. Pemkot tidak akan menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan melalui APBD.
Kepala Disperkim Kota Batu Arief As Siddiq mengatakan pembangunan bertahap diperlukan untuk memastikan kesiapan lahan, infrastruktur, pembiayaan, hingga pengembang berjalan beriringan.
Baca Juga: 14 Posisi Guru PJOK SD Negeri di Kota Batu Masih Kosong - Radar Batu
“Tahap awal pembangunan diproyeksikan mencakup sekitar 200 unit rumah. Pembangunan dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh target terpenuhi,” ujarnya.
Pemkot juga mengarahkan pembangunan rumah subsidi dalam satu kawasan terpadu. Skema tersebut dinilai lebih efisien karena infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi dapat disiapkan sekaligus.
Namun, penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama. Harga tanah di Kota Batu yang relatif tinggi membuat pembangunan hunian murah tidak mudah direalisasikan.
Baca Juga: Festival Padang Bulan 27 Agustus, Kota Batu Suguhkan Tari Tradisional dan Kuliner Desa - Radar Batu
“Pemkot tidak mengandalkan kemampuan APBD untuk membiayai seluruh pembangunan. Yang paling penting lahan sudah siap, perbankan oke, dan pengembang oke, maka pembangunan bisa langsung dimulai,” kata Arief.
Pemkot kini mematangkan kerja sama dengan asosiasi pengembang, di antaranya Real Estate Indonesia (REI) dan Apernas, serta sektor perbankan. Pemerintah daerah diposisikan sebagai regulator sekaligus fasilitator. Sementara pembangunan fisik dan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi ranah pengembang dan perbankan.
Skema tersebut dinilai penting mengingat harga rumah komersial di Kota Batu saat ini rata-rata mencapai Rp600 juta hingga Rp700 juta. Nilai itu dinilai sulit dijangkau kelompok MBR.
Baca Juga: 14 Posisi Guru PJOK SD Negeri di Kota Batu Masih Kosong - Radar Batu
Arief menambahkan program perumahan menjadi salah satu prioritas Pemkot Batu pada 2026. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar persiapan pembangunan dapat segera dituntaskan.
Jika seluruh perizinan dan skema administrasi rampung, pembangunan fisik ditargetkan mulai bergulir secara bertahap tahun ini. Program tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah.
“Atas arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada tahun 2026 ini kami memprioritaskan program perumahan untuk MBR,” pungkasnya.
Editor : Fajar Andre Setiawan