BATU, RADAR BATU - Pembangunan 1.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibidik Pemkot Batu. Langkah itu bertujuan menekan backlog perumahan yang kini mencapai 18.330 unit. Program melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu itu akan dimulai bertahap. Termin pertama ditarget 200 unit. Wacana itu akan direalisasikan melalui kolaborasi pemerintah, pengembang, dan perbankan.
Kepala Disperkim Kota Batu Arief As Siddiq mengatakan pembangunan tidak dilakukan sekaligus. Skema bertahap dipilih untuk memastikan lahan, infrastruktur, pembiayaan, hingga kesiapan pengembang dapat berjalan beriringan. “Tahap awal pembangunan diproyeksikan mencakup sekitar 200 unit rumah. Pembangunan dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh target terpenuhi,” ujarnya.
Pemkot juga mengarahkan pembangunan dalam satu kawasan terpadu. Konsep tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan pembangunan rumah subsidi secara sporadis. Infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi dapat disiapkan sekaligus. Namun, persoalan lahan menjadi tantangan utama. Tingginya harga tanah di Kota Batu membuat penyediaan hunian murah tidak mudah.
Baca Juga: Festival Padang Bulan 27 Agustus, Kota Batu Suguhkan Tari Tradisional dan Kuliner Desa - Radar Batu
“Karena itu, Pemkot tidak mengandalkan kemampuan APBD untuk membiayai seluruh pembangunan. Yang paling penting itu lahan sudah siap, perbankan oke, dan pengembang oke, maka pembangunan bisa langsung dimulai,” kata Arief. Pemkot kini mematangkan skema kerja sama dengan asosiasi pengembang. Di antaranya Real Estate Indonesia (REI) dan Apernas, serta sektor perbankan.
Pemerintah daerah diposisikan sebagai regulator sekaligus fasilitator. Sementara, pembangunan fisik dan pembiayaan KPR menjadi ranah pengembang dan perbankan. Skema tersebut menjadi penting mengingat harga rumah di Kota Batu masih relatif tinggi. Rumah di pasar komersial rata-rata dibanderol Rp 600 juta hingga Rp700 juta. Harga tersebut sulit dijangkau MBR yang menjadi sasaran program.
Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kota Batu Prasetya Bagus Wicaksana mengatakan persoalan perumahan di Kota Batu bukan hanya menyangkut kepemilikan rumah. Berdasarkan data Disperkim, backlog mencapai 18.330 unit. Rinciannya terdiri atas 8.853 unit berkaitan dengan kepemilikan dan 9.495 unit berkaitan dengan kualitas hunian.
Baca Juga: 14 Posisi Guru PJOK SD Negeri di Kota Batu Masih Kosong - Radar Batu
Angka tersebut menunjukkan persoalan hunian di Kota Batu membutuhkan penanganan dari dua sisi. Selain memperbaiki rumah tidak layak huni, pemerintah harus membuka akses bagi warga yang belum memiliki rumah. Selama ini, salah satu instrumen yang digunakan Pemkot adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Program tersebut lebih berorientasi pada peningkatan kualitas rumah warga. Kini, Pemkot mencoba memperluas intervensi dengan menyediakan rumah baru melalui skema subsidi. Program tersebut sekaligus diarahkan mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah. Namun, realisasinya di Kota Batu akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan lahan dan menarik minat pengembang.
Arief mengatakan koordinasi lintas sektor terus dilakukan. Hal itu bertujuan agar pembangunan dapat segera berjalan. Jika seluruh perizinan dan skema administrasi rampung, pengerjaan fisik ditargetkan mulai bergulir pada pertengahan 2026. “Atas arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada tahun 2026 ini kami memprioritaskan program perumahan untuk MBR,” pungkasnya.
Editor : Fajar Andre Setiawan