BUMIAJI, RADAR BATU - Banjir luapan di Kecamatan Bumiaji kembali membuka persoalan lama. Tata ruang yang bermasalah disebut menjadi pemicu utama bencana. Kritik itu disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur setelah banjir menerjang sejumlah titik di Kota Batu pada 30 Maret lalu.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jatim Pradipta Indra Ariono menilai banjir di wilayah Punten hingga Banyuning menunjukkan anomali serius. Dia menegaskan bencana yang terjadi bukan semata faktor alam. Sebab, aliran air membawa sedimentasi tanah dalam jumlah besar, melebihi kondisi normal di aliran Kali Paron.
BACA JUGA Bobol Tower Telkomsel, Duo Maling asal Kota Malang Diringkus Polres Batu
“Ini menandakan kerusakan di kawasan hulu atau daerah tangkapan air,” ujarnya. Berdasarkan penelusuran, aliran air diduga berasal dari kawasan kaki Gunung Anjasmoro hingga Coban Talun. Perubahan tutupan lahan di jalur tersebut dinilai sangat signifikan.
Walhi menyoroti alih fungsi kawasan hutan menjadi destinasi wisata dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu yang disinggung adalah kawasan Bukit Kaliandra yang sebelumnya berupa hutan lebat. Menurut Indra, perubahan itu terjadi cepat dan masif. Dalam waktu kurang dari lima tahun, kawasan utara Brantas mengalami tekanan ekologis yang tinggi.
BACA JUGA Muhadjir Effendy Beberkan Update Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi, Ini Detailnya
Ia juga mengkritisi munculnya sejumlah destinasi wisata baru di kawasan sensitif. Beberapa di antaranya seperti Mikutopia dan Wisata Dusun Kuliner dinilai berpotensi mengganggu fungsi resapan air. Meski berada di zona pariwisata, proses perizinan pembangunan disebut perlu dievaluasi. Terutama jika berdampak pada ekosistem hulu.
Selain faktor investasi, Walhi juga menyoroti tekanan ekonomi terhadap petani. Pergeseran lahan di perkotaan mendorong petani masuk ke kawasan hutan untuk bertahan hidup. Akibatnya, tutupan hutan semakin tergerus. Risiko bencana pun meningkat.
BACA JUGA Kolaps, Wisatawan Mikutopia Tewas Mendadak
Indra menegaskan penanganan tidak cukup melalui langkah administratif. Pemerintah diminta menata ulang arah investasi dan kebijakan tata ruang. “Tanpa solusi konkret, bencana serupa akan terus berulang,” tandasnya.