BATU - Proyeksi pendapatan daerah di Kota Batu naik sebesar Rp 8 miliar. Dari yang sebelumnya Rp 1,086 triliun menjadi Rp 1,094 triliun (selengkapnya baca grafis). Itu dibahas dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Batu kemarin (3/7).
Wali Kota Batu Nurochman mengatakan ada beberapa penyesuaian terkait proyeksi target pendapatan daerah. Penyebabnya adalah perkembangan ekonomi daerah yang tak seperti prediksi dan asumsi di awal. Sehingga itu memengaruhi pagu anggaran untuk program dan kegiatan yang sebelumnya ditetapkan di R-APBD 2025.
“Termasuk proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang defisit sebesar Rp 10 miliar,” ujarnya. Sehingga, Silpa dapat dialokasikan untuk menutup defisit anggaran. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sebelumnya diproyeksikan Rp 19,2 miliar menjadi 0.
Alasannya, karena ada penyesuaian kode rekening pendapatan setelah ditetapkannya puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk itu, perlu refocusing anggaran terhadap program yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi kepala daerah.
Dengan kondisi ekonomi yang melemah, penyesuaian tidak bisa dilakukan dalam jumlah besar. Sehingga, Cak Nur mengaku akan fokus terhadap program prioritas. Misalnya, penanganan masalah sampah secara komprehensif, optimalisasi laboratorium pertanian, hingga insentif bagi pekerja masyarakat nonpemerintah.
Selain itu, anggaran juga difokuskan untuk penguatan sektor pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengendalian inflasi, prevalensi stunting, kemiskinan ekstrem, hingga pengurangan angka pengangguran. “Dampaknya, ada beberapa program yang terpangkas karena penyesuaian itu,” imbuhnya.
Misalnya, proyek infrastruktur pembangunan pedestrian di Jalan Abdul Ghani, Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), dan program lain yang dirasa belum begitu darurat. Hal itu juga didasari dengan pertimbangan kecukupan waktu dalam realisasinya. Pria asal Desa Sumberejo itu juga meminta OPD mencermati kembali program dan kegiatannya.
Tujuannya agar pergeseran anggaran bisa dilakukan secara tepat. Dengan begitu, proyeksi yang ditetapkan akan terealisasi segera dan tidak menimbulkan Silpa yang berlebih. Target pendapatan daerah yang telah ditetapkan akan dikejar melalui beberapa langkah strategis. Seperti optimalisasi pajak dan retribusi hingga pengelolaan pendapatan daerah yang efektif.
Selain itu, Pemkot Batu juga akan fokus terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan potensi daerah. Cak Nur sejauh ini cukup mengandalkan sektor pariwisata. Seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, hingga pajak parkir. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho