BATU - Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada hari ini, Selasa (20/5).
Selain demonstrasi, mereka juga mematikan seluruh layanan aplikasi ojol, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4), selama 24 jam penuh, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
Aksi ini mencakup penghentian layanan transportasi penumpang, pemesanan makanan, dan pengiriman barang.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa aksi ini diikuti lebih dari 25 ribu pengemudi ojol dari berbagai kota di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, yang telah berkumpul di Jakarta.
Aksi ini digelar dengan lima tuntutan utama.
Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub Nomor 1001 Tahun 2022.
Kedua, mendesak Komisi V DPR RI untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.
Ketiga, menuntut potongan aplikasi maksimal 10 persen.
Keempat, meminta revisi tarif penumpang dan penghapusan program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dianggap merugikan pengemudi.
Kelima, menuntut penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Raden Igun menyampaikan kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang dianggap tidak tegas menindak pelanggaran regulasi oleh aplikator sejak 2022.
Menanggapi aksi ini, Director of 2-Wheels & Logistics Grab Indonesia, Tyas Widyastuti, menjamin layanan tetap berjalan meski ada potensi keterlambatan di wilayah aksi.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan karena melibatkan puluhan ribu pengemudi ojol yang menuntut keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan mereka.
Publik kini menantikan respons pemerintah dan aplikator terkait tuntutan yang diajukan. (rsy)
Editor : A. Nugroho