Dewan Soroti Kasus Dugaan Korupsi Puskesmas Bumiaji Batu
BATU - Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Puskesmas Bumiaji masih terus berlanjut.
Sampai saat ini masih dilakukan penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
Menanggapi masalah ini, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurrohman mengatakan, kasus tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Batu.
Dalam setiap program maupun kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD harus benar-benar sesuai dengan ketentuan.
"Pemerintah juga harus berpedoman secara utuh pada hasil perancangan sehingga tidak terjadi tindakan mark up anggaran seperti itu," ucapnya.
Nurrohman melanjutkan, harus adanya komitmen dalam pembangunan fasilitas umum yang menggunakan APBD.
"Harus betul-betul yang berkualitas. Hal ini dilakukan agar fasilitas umum dapat bertahan untuk operasional jangka panjang," katanya.
Perlu ada upaya untuk menghindari praktik-praktik korupsi, sehingga tidak menjadi kerugian bagi negara maupun swasta.
Perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah maupun pihak swasta dalam pengerjaan suatu proyek.
Nurrohman mengatakan dalam pemilihan pihak pelaksana harus selektif.
"Hal tersebut dilakukan agar kejadian seperti ini dapat dihindari," ujarnya.
Di lain sisi, Ketua Komisi A DPRD Kota Batu Dewi Kartika mengatakan secara tegas, apa pun namanya, jika terbukti korupsi maka tidak akan dibenarkan.
"Ke depannya, harus diperkuat kontrol terhadap dinas dan rekanan dalam mengerjakan suatu proyek," ucapnya singkat.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Batu Muhammad Januar Ferdian mengatakan, sampai saat ini pihak Kejari Kota Batu masih menunggu hasil audit dari BPKP Jatim.
Sejak ditetapkannya dua tersangka dari pihak swasta pada 11 Oktober lalu, beberapa saksi telah dipanggil kembali oleh BPKP Jatim.
Pemanggilan saksi dilakukan guna mengklarifikasi ulang terkait proyek pembangunan yang dilakukan.
"Hingga 24 November lalu, telah ada 27 orang yang telah di klarifikasi oleh BPKP Jatim dari total keseluruhan 41 Orang," ujarnya.
Harapannya segera timbul titik terang nilai kerugian negara (KN) dalam korupsi itu.
Sehingga tim penyidik dapat lebih mendalami pihak-pihak yang mungkin ikut bertanggung jawab. (sif/lid)
