BATU - Kawasan Alun-Alun Kota Wisata Batu yang selama ini menjadi ikon ruang publik dan magnet wisata mulai kehilangan wajah aslinya. Alih-alih tampil sebagai ruang terbuka hijau yang ramah pejalan kaki, area tersebut kini justru dikepung lahan parkir. Kondisi ini memantik desakan DPRD agar Pemkot Batu segera membangun gedung parkir terpadu.
Anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Sujono Djonet, menilai pembiaran parkir di sekeliling alun-alun telah mencederai estetika tata kota. Selain itu, dia menilai hal itu mengganggu kenyamanan wisatawan. Pada akhir pekan dan musim liburan, kendaraan bahkan kerap meluber hingga badan jalan yang mempersempit ruang gerak pengunjung.
“Konsep awal alun-alun yakni etalase identitas Kota Batu, dengan ikon apel, sapi perah, dan ruang hijau, tapi sekarang justru terkepung parkir,” tegas Djonet. Ia menilai kapasitas parkir di kawasan tersebut sudah jauh melampaui daya dukung.
Tanpa solusi struktural, persoalan parkir akan terus berulang dan berpotensi menggerus fungsi ruang publik. Karena itu, DPRD mendorong pembangunan gedung parkir terpadu sebagai jalan keluar jangka panjang.
Djonet mencontohkan penataan parkir di kawasan Kayutangan Heritage, Kota Malang, yang dinilai berhasil menekan parkir liar melalui penyediaan gedung parkir terpusat. “Kayutangan sudah membuktikan. Batu bisa meniru itu,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan gedung parkir tidak hanya mengembalikan marwah alun-alun sebagai ruang publik yang nyaman bagi pejalan kaki. Namun, juga membantu menata arus lalu lintas dan menjaga keasrian taman kota.
Lebih jauh, politisi Partai Nasdem itu menilai sistem parkir terpusat juga berpotensi menekan kebocoran retribusi parkir yang selama ini menjadi keluhan. Apalagi, implementasi gate parkir hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.
Selain persoalan parkir, Djonet menekankan perlunya pembenahan kawasan alun-alun secara menyeluruh. Mulai dari penataan utilitas kota. Termasuk memindahkan kabel udara ke bawah tanah melalui sistem ducting.
Dia meminta pemkot juga menguatkan konsep ruang publik yang berorientasi pada wisata dan kenyamanan warga. “Kalau ingin mempertahankan Batu sebagai kota wisata, penataannya tidak bisa setengah-setengah,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : Aditya Novrian