BLUe Full Cycle Tersendat, Layanan Uji Kir di Kota Batu Terhambat
JUNREJO - Implementasi mekanisme BLUe Full Cycle (BFC) dalam layanan pengujian kendaraan angkutan barang atau uji kir di Kota Batu belum berjalan penuh. Hingga kini, layanan berbasis sistem nasional tersebut baru bisa dilakukan sampai tahap verifikasi. Proses cetak hasil pengujian masih berulang kali gagal akibat kendala teknis pada sistem.
Kepala UPT Uji kir Kota Batu, Zam Zam Rahmawan Luhfani, mengatakan selama dua pekan terakhir tim operator terus melakukan penyesuaian sistem dengan Kementerian Perhubungan. Namun, berbagai gangguan teknis membuat implementasi BFC belum dapat diterapkan secara penuh.
“Kami sudah melakukan penyesuaian intensif, tetapi kegagalan masih terjadi di tahapan cetak,” ujarnya. Kendala utama, menurut Zam Zam, terletak pada terbatasnya dukungan teknis dari pemerintah pusat. Saat ini hanya tersedia satu contact person (CP) untuk menangani permasalahan sistem BFC uji kir di seluruh Indonesia.
“Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan gangguan berjalan lambat,” ungkapnya. Dia menilai umpan balik dari pusat memerlukan waktu karena harus melayani banyak daerah sekaligus. Selain itu, persoalan sinkronisasi data juga menjadi hambatan serius.
Ketika terjadi ketidaksesuaian data dalam sistem, petugas di daerah tidak dapat mengidentifikasi secara pasti letak kesalahan. Akibatnya, proses perbaikan tidak bisa dilakukan secara mandiri.
“Data yang tidak sinkron tidak bisa dilacak di bagian mana masalahnya,” imbuh Zam Zam.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan hanya dialami Kota Batu. Hampir seluruh balai uji kir di berbagai daerah menghadapi kendala serupa sejak penerapan BLUe Full Cycle.
Karena itu, Kementerian Perhubungan meminta seluruh balai uji mengisi laporan gangguan melalui pranala khusus sebagai bahan evaluasi sistem secara nasional. Meski sistem baru belum stabil, ia memastikan pemblokiran sistem lama belum dilakukan dalam waktu dekat.
Pihaknya masih menunggu sistem BFC benar-benar berjalan optimal dan tersinkronisasi secara menyeluruh. Di balik kendala teknis tersebut, Zam Zam menilai BFC merupakan langkah positif dalam reformasi layanan uji kir.
Sistem ini membuat seluruh data pengujian terpusat di Kementerian Perhubungan, sehingga pengawasan lebih ketat dan potensi penyimpangan dapat ditekan. “Perbedaannya, kini hasil uji harus menunggu verifikasi dari pusat,” ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat, khususnya pemilik kendaraan angkutan, untuk tetap disiplin melakukan uji kir secara berkala. “Terlepas dari sistem yang sedang berproses, keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (dia/dre)
