Dewan Minta Pemerintah Kota Batu Tingkatkan Dukungan Desa Mandiri
BATU - Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa tidak hanya mengatur kejelasan payung hukum di tingkat desa. Namun, juga bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah desa agar bisa lebih mandiri.
Hingga tahun ini, baru ada satu ang ditetapkan sebagai desa mandiri yakni Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji. Tidak hanya mengandalkan potensi wisata, tetapi kemandirian juga didukung dari distribusi hasil pertanian masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Kota Batu Amirah Ghaida Dayanara menilai dukungan yang belum merata dari Pemkot Batu menjadi persoalan utama kemandirian belum bisa dicapai. Bahkan ada desa yang masih dalam kategori tertinggal.
“Artinya, peran pemerintah dalam pelayanan kebutuhan belum menjangkau seluruh titik,” terangnya. Padahal, penguatan desa berpotensi besar dalam meningkatkan pembangunan. Sebab, setiap desa memiliki keunggulan masing-masing di bidangnya.
Seperti Desa Beji dengan keunggulan tempe, Desa Sumberbrantas dengan keunggulan sektor pertanian, dan masing banyak lainnya. “Kemajuan desa wisata ini juga bisa menjadi sumber penting dalam memutar ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Amirah menilai penguatan peran lembaga adat dan pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal harus menjadi bagian tak terpisahkan. Sehingga, sisi pelestarian adat, tradisi, dan kebudayaan lokal harus mendapatkan perhatian dalam raperda.
Pengembangan desa wisata juga bisa dilakukan dengan berbagai strategi. Seperti penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pilar ekonomi desa. “Melalui BUMDes, desa bisa menjalin mitra dan berinovasi dengan payung hukum kuat,” tegas dia.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batu Nurochman berkomitmen memberikan perhatian yang merata kepada seluruh desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Prinsip keadilan, pemerataan, dan keberpihakan pada desa yang tertinggal menjadi bagian penting.
“Kami juga akan lebih aktif dalam memberikan pembinaan desa,” paparnya. Sebagai contoh, melalui pembekalan dan pelatihan kepada perangkat desa untuk mengatur segala aspek. Misalnya di sisi manajemen keuangan hingga pemberdayaan masyarakat. (ori/dre)
