
BATU - Serapan anggaran belanja pegawai tahun ini over budget.
Batas ideal dalam mandatory spending maksimal 30 persen dari total APBD.
Namun, serapannya tahun ini mencapai 33,22 persen.
Nilainya setara dengan Rp 439,957 miliar.
Atau lebih banyak sekitar Rp 42,6 miliar.
Tampaknya penataan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Batu harus dievaluasi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu Santi Restuningsasih mengaku itu lantaran jumlah ASN yang cukup banyak.
Tahun ini jumlahnya mencapai 3.198 ASN.
Rinciannya, 2.727 orang berstatus PNS dan 469 orang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kami sedang evaluasi untuk melakukan sejumlah efisiensi agar serapan anggarannya tidak melebihi ambang batas maksimal,” ungkapnya.
Salah satunya tidak membuka formasi ASN baru secara besar-besaran.
Seperti yang terjadi tahun ini. Kota Batu menjadi daerah dengan formasi PPPK paling sedikit jika dibandingkan dengan dua daerah lain di Malang Raya.
Hanya ada 50 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 200 formasi PPPK.
Tentu saja alasannya menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu Eny Rachyuningsih membenarkan hal itu.
Tahun ini belanja pegawai meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja pegawai tahun ini mencapai Rp 439,957 miliar.
Sementara, 2023 lalu anggarannya hanya Rp 376,367 miliar saja.
Itu artinya, ada peningkatan sekitar Rp 63,5 miliar.
“Jumlah itu termasuk gaji pokok, tunjangan, dan tambahan penghasilan lainnya,” jelasnya.
Eny merinci belanja gaji dan tunjangan ASN tahun ini saja mencapai Rp 234,193 miliar.
Sementara, belanja tambahan penghasilan ASN mencapai Rp 118,887 miliar.
Kemudian, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya mencapai Rp 66 miliar.
“Sisanya untuk gaji dan tunjangan DPRD, kepala daerah (KDH), dan wakil kepala daerah (WKDH),” tandasnya. (ori/dre)
