RADAR BATU—Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Alex Indra Lukman, menyerukan agar Gerakan Pangan Murah (GPM) diimplementasikan. Gerakan ini diprioritaskan terhadap korban bencana hidrometeorologi di Sumatera. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2026 lebih memperhatikan penduduk yang tinggal di wilayah 3T (Tetinggal, Terdepan, Terluar).
Menurut Alex, ribuan orang di beberapa wilayah Sumatera saat ini mengalami kesulitan yang parah akibat bencana hidrometeorologi. Ia berpendapat bahwa keadaan ini menuntut intervensi yang lebih besar melalui perluasan akses terhadap progrm pangan terjangkau.
Ia menekankan bahwa jumlah titik distribusi GPM di daerah yang terkena bencana harus ditingkatkan secara signifikan sebagai simbol kehadiran dan tanggung jawab negara terhadap warga negara yang berada dalam krisis. Menurutnya, program bantuan pangan harus menjangkau mereka yang paling rentan selama keadaan darurat.
“Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka,” kata Alex dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Bulog di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas rencana ID Food untuk menyelenggarakan kegiatan GPM di 420 lokasi di seluruh negeri. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan komoditas pangan selama Ramadan dan Idul Fitri 2026. Namun, Alex mencatat bahwa alokasi Sumatera masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain.
Ia mengungkapkan bahwa hanya 2 lokasi GPM yang dijadwalkan di Aceh, 4 di Sumatera Utara, dan 9 di Sumatera Barat. Alex menganggap jumlah ini tidak cukup mengingat skala dampak bencana dan kesulitan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat di provinsi-provinsi tersebut.
Alex juga menyatakan harapan agar ID Food dapat menyediakan program tersebut secara gratis bagi korban bencana. Jika distribusi gratis tidak dapat dipastikan, ia menegaskan bahwa jumlah lokasi harus diperluas agar dapat lebih mengakomodasi warga yang berjuang di bawah kondisi ekonomi yang sulit.
Lebih lanjut, ia mengkritik kecenderungan untuk memusatkan implementasi GPM di daerah perkotaan dan padat penduduk. Sebagai contoh, ia menunjuk Jakarta yang direncanakan akan menjadi tuan rumah 65 titik GPM, sementara Jawa Tengah hanya akan menerima 45, meskipun peran Jawa Tengah lebih besar selama musim mudik.
Alex menjelaskan bahwa populasi Jakarta biasanya menurun selama liburan Idul Fitri karena banyak warga migran kembali ke kampung halaman mereka. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa Jakarta seharusnya tidak menerima lebih banyak titik distribusi GPM daripada Jawa Tengah, yang menjadi salah satu tujuan utama bagi para musafir yang pulang kampung.
Selain itu, anggota parlemen PDIP tersebut mempertanyakan jadwal distribusi bantuan pangan, termasuk beras dan minyak goreng, kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2026. Ia berharap distribusi dimulai lebih awal, khususnya pada bulan Februari dan Maret, untuk menghindari keterlambatan.
Mengambil pelajaran dari pengalaman tahun 2025, Alex meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk mempercepat proses penyaluran. Ia menekankan bahwa keragaman geografis Indonesia, seperti daerah pedalaman terpencil di Papua, membutuhkan waktu distribusi yang lebih lama dan harus diantisipasi melalui persiapan yang lebih awal.
Penulis: Qonita Naila Syahida
Editor : Fajar Andre Setiawan