
Pemkot Diminta Telusuri Pihak yang Memberi Ruang Usaha
BATU, RADAR BATU - Penertiban toko minuman beralkohol (miras) ilegal di Kota Batu mulai mendapat tekanan dari legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu mendesak pemerintah daerah tidak hanya menindak gerai yang tak berizin. Namun, juga menelusuri pihak yang memberikan ruang bagi usaha tersebut. Desakan ini muncul setelah penolakan kalangan ulama terhadap keberadaan toko miras di sejumlah wilayah.
Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Dewi Kartika menilai, keberadaan gerai miras tanpa legalitas jelas merupakan persoalan serius. Jika terbukti tidak mengantongi izin, pemerintah diminta segera mengambil tindakan tegas. “Kalau tidak mengantongi izin, harusnya sudah ada tindakan. Atau dicari siapa yang mengizinkan atau memberi ruang kepada pelaku usaha untuk berjualan secara bebas,” tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, surat keberatan dan desakan penutupan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan menjadi sinyal keresahan masyarakat. Karena itu, persoalan tersebut perlu ditangani secara menyeluruh. Dengan begitu, peredaran miras ilegal tidak semakin meluas.
Baca Juga: Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2026 Digelar Malam Ini, Intip Daftar Nominasinya
Dewi juga membuka peluang pembahasan persoalan tersebut melalui rapat paripurna. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga beroperasi tanpa izin. Menurut dia, Pemkot Batu sebenarnya memiliki landasan regulasi untuk mengendalikan peredaran miras.
Salah satunya melalui peraturan daerah (perda) tentang pengendalian minuman beralkohol yang sebelumnya diinisiasi DPRD. “Kita sudah ada Perda tentang miras yang diinisiasi oleh DPRD, bisa dipakai sebagai dasar hukum pembatasan peredaran miras,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman mengakui, pengajuan perizinan penjualan minuman beralkohol selama ini mayoritas dilakukan oleh hotel. Sebaliknya, gerai-gerai yang beroperasi di pinggir jalan disebut belum mengantongi izin resmi. Dia memastikan pemerintah akan menindak toko yang terbukti beroperasi secara ilegal. “Yang ilegal pasti akan ditutup itu (toko miras),” ujarnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu Fariz Pasharella Shahputra menjelaskan, penindakan di lapangan harus melalui prosedur administratif. Proses tersebut melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai instansi yang menangani perizinan.
Menurut Fariz, DPMPTSP harus lebih dulu melayangkan teguran kepada pelaku usaha sebanyak tiga kali sebelum mengeluarkan rekomendasi penutupan. Hingga kini, teguran pertama telah disampaikan. “Informasinya kurang dua kali teguran lagi,” paparnya.
Khusus untuk dua toko miras di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, proses penanganan juga telah dilakukan melalui mediasi di tingkat desa. Pertemuan tersebut melibatkan pihak kecamatan, Satpol PP, perwakilan warga, dan pemilik toko. Fariz menyebut, pemilik toko disebut telah bersedia menutup usahanya. “Sepertinya pihak yang punya toko ini sudah sanggup untuk menutup usahanya,” jelasnya.
