
BATU, RADAR BATU - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu memblokir sementara sertifikat tanah milik M, pemilik warung di Jalan Bromo Gang 1, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu.
Langkah itu dilakukan setelah ditemukan perbedaan luas lahan antara data Kelurahan Sisir dan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pemblokiran menjadi hasil mediasi yang digelar di Kantor Kelurahan Sisir, Rabu (30/9) sore. BPN akan memeriksa ulang dokumen fisik dan yuridis, menelusuri riwayat tanah, serta mengecek batas bidang yang kini disengketakan warga.
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Batu Ary Wahyudi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan proses penerbitan sertifikat sesuai ketentuan.
“Jika dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, cacat administrasi, pemilik tanah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, itulah ruang kami,” tegas Ary.
Dari pemeriksaan awal tim teknis BPN, disebut terdapat indikasi sebagian area fasilitas umum (fasum) masuk dalam objek peta bidang sertifikat tanah milik M.
Untuk mencegah perubahan status tanah selama pemeriksaan, BPN mengambil langkah pemblokiran.
Status tersebut membuat sertifikat tidak dapat digunakan untuk tindakan seperti peralihan hak maupun penjaminan kepada pihak lain selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Bukan diblokir 30 hari, tapi diblokir sampai masalah ini selesai,” kata Ary. Lurah Sisir Budi Meryanto Handarto mengatakan perbedaan luas menjadi salah satu persoalan utama yang harus ditelusuri.
Sertifikat PTSL mencatat luas bidang tanah M mencapai 160 meter persegi. Sementara berdasarkan data yang tersimpan di Kelurahan Sisir, luas lahan milik M tercatat hanya 60 meter persegi.



