Tambahan Belanja Rp 4,6 M Dikebut lewat 6 Prioritas
BATU - Penggunaan tambahan belanja sebesar Rp 4,6 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 ditajamkan untuk enam kebutuhan prioritas. Anggaran diarahkan ke kesehatan, pertanian modern, bencana (pemadam kebakaran), lingkungan hidup, serta infrastruktur. Namun, DPRD mengingatkan tambahan belanja tersebut harus benar-benar siap dieksekusi. Sebab, waktu pelaksanaan tersisa hingga akhir tahun anggaran saja.
Tambahan belanja itu merupakan bagian dari penyesuaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Wali Kota Batu Nurochman mengatakan alokasi tambahan disusun untuk merespons kebutuhan mendesak sekaligus mendukung program strategis daerah.
Prioritas pertama diarahkan pada sektor kesehatan. Tambahan anggaran digunakan untuk pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan. Sektor kedua adalah pertanian modern. Pemkot menyiapkan prototipe Smart and Integrated Farming di Desa Giripurno.
Baca Juga: KUA-PPAS 2027 Digedok, DPRD Kota Batu Minta Pendapatan Dievaluasi
Proyek tersebut sebagai bagian dari pengembangan pertanian yang lebih modern dan terintegrasi. Prioritas berikutnya menyasar penguatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat). Pemkot berencana menambah armada pemadam untuk mendukung penanganan kebakaran.
Kebijakan itu juga mempertimbangkan insiden kecelakaan salah satu unit mobil damkar beberapa waktu lalu. Selain itu, sekaligus untuk kebutuhan penanganan kebakaran lahan dan permukiman. “Yang tidak kalah penting juga pengadaan baru armada pemadam kebakaran,” kata pria yang akrab disapa Cak Nur itu.
Anggaran tambahan juga diarahkan untuk penanganan lingkungan hidup. Terutama optimalisasi pengelolaan sampah. Sementara pada sektor infrastruktur, pemerintah menyiapkan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di antaranya untuk pembangunan trotoar dan peningkatan kapasitas jalan.
Cak Nur mengatakan penambahan belanja tetap harus memperhatikan efisiensi dan akuntabilitas. Setiap program diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Namun, tambahan anggaran tersebut mendapat catatan dari DPRD.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Febby Randria Ramadhani meminta belanja tambahan tidak bergeser ke kegiatan administratif atau seremonial. Tambahan belanja harus difokuskan untuk kebutuhan dasar masyarakat. “Kami harap tidak terjadi pengalokasian anggaran untuk kegiatan seremonial sementara kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi,” tegasnya.
Febby juga menyoroti pembangunan infrastruktur. Dia meminta lokus pembanguan tidak terpusat di kawasan perkotaan. Menurutnya, alokasi harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan. Transparansi, pengawasan, serta ketepatan sasaran dinilai penting dalam menentukan proyek yang dibiayai melalui perubahan anggaran.
“Setiap pembangunan juga harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas,” ucapnya. Febby tidak mau pengadaan proyek hanya karena tersedianya anggaran. Pembangunan dilakukan harus berbasis kebutuhan masyarakat. Artinya, Pemkot Batu tidak boleh hanya mengejar serapan anggaran. Namun, harus mengejar kebermanfaatannya.
