Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belanja Kota Batu Naik Rp 4,6 Miliar

R
KEMBALI DISOROT: Para anggota DPRD Kota Batu sedang menggelar Rapat Paripurna Pendapat DPRD terhadap KUA PPAS 2026 Tahun 2026 di Gedung DPRD Kota Batu pada 12 September lalu.
KEMBALI DISOROT: Para anggota DPRD Kota Batu sedang menggelar Rapat Paripurna Pendapat DPRD terhadap KUA PPAS 2026 Tahun 2026 di Gedung DPRD Kota Batu pada 12 September lalu.

Advertisement

 BATU - Belanja daerah Kota Batu bertambah Rp4,6 miliar dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Total belanja naik dari Rp1,053 triliun menjadi Rp1,058 triliun.

Penambahan anggaran dilakukan ketika target pendapatan daerah justru turun Rp27,24 miliar. Pendapatan yang sebelumnya ditargetkan Rp959,40 miliar dikoreksi menjadi Rp932,16 miliar.

Wali Kota Batu Nurochman mengatakan, tambahan belanja diarahkan secara selektif. Pemerintah mempertahankan sejumlah program yang dinilai menjadi prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Advertisement

“Penambahan belanja diarahkan secara selektif pada pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, serta penguatan perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Dalam perubahan APBD, belanja operasional menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp882,56 miliar. Berikutnya belanja transfer Rp87,74 miliar, belanja modal Rp58,03 miliar, dan belanja tidak terduga (BTT) Rp30,04 miliar.

Advertisement

Penyesuaian pembiayaan dilakukan untuk menjaga kesinambungan program di tengah kemampuan pendapatan yang mengalami koreksi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp126,22 miliar sebagai penerimaan pembiayaan.

Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta seluruh perangkat daerah mencermati kembali program dan kegiatan dalam perubahan APBD. Pelaksanaan harus disesuaikan dengan batas waktu penggunaan anggaran hingga akhir tahun.

“Utamanya untuk dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Heli, perubahan APBD tidak boleh hanya menghasilkan pergeseran nominal dalam dokumen anggaran. Setiap perubahan harus diikuti capaian program yang jelas.

Advertisement
Editor : Fajar Andre Setiawan

Artikel Terkait

Lima Rumah Tak Layak Huni di Kota Batu Dapat Bantuan Rp 125 Juta

Lima Rumah Tak Layak Huni di Kota Batu Dapat Bantuan Rp 125 Juta

BAZNAS Kota Batu salurkan total bantuan Rp 125 juta untuk perbaiki lima Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan nilai Rp 25 juta per unit.

Retret 345 Kepala Sekolah Malang Tuai Kritik, Rp300 Juta dari APBD Jadi Sorotan

Retret 345 Kepala Sekolah Malang Tuai Kritik, Rp300 Juta dari APBD Jadi Sorotan

Rencana retret 345 kepala sekolah di Kota Malang dengan anggaran Rp300 juta dari APBD menuai kritik DPRD.

DPUPR Bangun 230 Meter Jalan Menuju TPS3R Pesanggrahan

DPUPR Bangun 230 Meter Jalan Menuju TPS3R Pesanggrahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu menyiapkan pembangunan akses jalan sepanjang 230 meter menuju Tempat Pengolahan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer