
BATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu diminta membuka peta bisnis PT Batu Wisata Resource (BWR) sebelum menggelar rekrutmen ulang direksi dan komisaris. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk menarik profesional yang benar-benar siap memimpin perusahaan.
Pengamat kebijakan publik Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin mengatakan, kandidat profesional membutuhkan gambaran konkret mengenai perusahaan yang akan mereka kelola.
“Pemerintah perlu mencari tahu mengapa masyarakat atau profesional yang memenuhi syarat tidak tertarik mendaftar,” ujarnya.
Dari 16 pelamar pada proses seleksi akhir 2025, tidak ada yang memenuhi seluruh ketentuan administrasi dan kualifikasi. Menurut Andhyka, kondisi tersebut harus dikaji sebelum seleksi baru dibuka.
Pemkot Batu perlu menjelaskan target bisnis BWR. Termasuk ruang kewenangan manajemen, sumber pendanaan, dan proyeksi usaha perusahaan.
Status dana dan aset juga perlu diperjelas. Penyertaan modal daerah, aset, kewajiban, serta dana yang masih berada di BWR perlu diperiksa secara transparan.
Menurut Andhyka, persoalannya bukan sekadar memastikan modal tersedia. Pemerintah harus menunjukkan bahwa modal tersebut dapat ditempatkan pada kegiatan bisnis yang produktif.
BWR, lanjut dia, membutuhkan narasi bisnis yang konkret. Masyarakat perlu mengetahui bidang usaha yang akan digarap, calon mitra, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
“Jangan sampai masyarakat melihat PT BWR hanya sebagai entitas bisnis daerah yang sekadar dihidupkan kembali tanpa kejelasan mengenai produk atau layanan apa yang akan dikerjakan,” ujarnya.
Kejelasan bisnis juga berkaitan dengan upaya menarik kandidat direksi. Profesional tentu perlu mengetahui ruang gerak dan risiko bisnis sebelum mempertaruhkan reputasinya untuk bergabung.
