BATU, RADAR BATU – Pekerja konstruksi yang bekerja di Kota Batu belum tentu tercatat dalam capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) daerah. Persoalannya, perusahaan kontraktor kerap mendaftarkan pekerja melalui kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di daerah asal.
Kondisi tersebut membuat capaian perlindungan pekerja Kota Batu berpotensi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Padahal, proyek dan risiko kerja berada di wilayah Kota Batu.
Pemkot Batu kini mendorong perusahaan jasa konstruksi mendaftarkan pekerjanya. Dorongan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu.
Sektor konstruksi menjadi perhatian karena memiliki risiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Namun, persoalan administrasi membuat pencatatan kepesertaan tidak selalu masuk dalam data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batu.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batu Deden Rinifiandi mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mengejar target perlindungan pekerja.
Selain sektor konstruksi, Pemkot juga tengah mengejar target 68.808 pekerja terlindungi pada 2026. Untuk mencapai angka tersebut, masih dibutuhkan sekitar 28.138 peserta baru.
Pemerintah menyisir 24 desa dan kelurahan untuk memperbarui data pekerja. Fokus lainnya adalah pekerja informal yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial.
Menurut Deden, pencatatan perlu memperhatikan lokasi proyek, domisili pekerja, serta administrasi kepesertaan. Sinkronisasi ketiga aspek tersebut diperlukan agar capaian UCJ tidak bias secara statistik.
