Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kota Batu Desak Digitalisasi Retribusi

R
RAWAN KEBOCORAN: Salah satu titik gate parkir di Alun-Alun Kota Batu tak beroperasi. Legislatif dorong pembayaran nontunai untuk optimalisasi retribusi.
RAWAN KEBOCORAN: Salah satu titik gate parkir di Alun-Alun Kota Batu tak beroperasi. Legislatif dorong pembayaran nontunai untuk optimalisasi retribusi.

Advertisement

 

BATU, RADAR BATU - Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi atensi DPRD Kota Batu. Salah satu penyebab yang disorot adalah sistem pemungutan retribusi yang masih didominasi pembayaran tunai. Badan Anggaran (Banggar) pun mendesak Pemkot Batu segera menerapkan sistem pembayaran nontunai. Tujuannya agar setiap transaksi tercatat secara real time dan langsung masuk ke kas daerah.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul evaluasi pengelolaan pendapatan daerah. Banggar menilai digitalisasi bukan lagi pilihan. Namun, kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Juru Bicara DPRD Kota Batu Ady Sayoga mengatakan usulan penerapan pembayaran digital sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan. Salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Advertisement

“Namun, hingga kini usulan tersebut belum diterapkan secara menyeluruh. Pembayaran nontunai memiliki potensi kebocoran yang jauh lebih kecil karena dana langsung masuk ke rekening daerah,” ujarnya. Menurut Ady, digitalisasi juga harus diikuti integrasi sistem pemungutan secara real time. Regulasi pendukung juga perlu disiapkan agar implementasinya memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain sistem pembayaran, DPRD menyoroti sektor retribusi parkir tepi jalan umum. Banggar menilai pengelolaan parkir di kawasan Pasar Induk Among Tani dan Alun-Alun Kota Batu masih belum optimal. Kedua lokasi tersebut dinilai memiliki potensi penerimaan yang besar.
Namun, pengawasannya masih lemah. Di sisi lain, banyak kantong parkir baru bermunculan tanpa masuk dalam basis data potensi retribusi daerah.

“Kondisi ini perlu dikaji agar seluruh potensi PAD dapat tergali,” katanya. Menurut Ady, persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan sistem pembayaran. Lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah juga menjadi hambatan. Pengelolaan retribusi dinilai masih berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, pengawasan tidak maksimal dan potensi penerimaan daerah belum tergarap optimal.

Advertisement

Karena itu, DPRD meminta Pemkot Batu membangun sistem yang terintegrasi. Tidak hanya digitalisasi proses pembayaran saja. Namun, juga terhubung dengan pengawasan, pendataan, dan evaluasi penerimaan secara menyeluruh. (ori/dre)

Advertisement

Artikel Terkait

Peminjaman Gedung Pemkot Batu Kini Bisa Online

Peminjaman Gedung Pemkot Batu Kini Bisa Online

Pemkot Batu luncurkan sistem E-Tempat untuk digitalisasi peminjaman gedung. Cek ketersediaan dan ajukan jadwal secara online dengan mudah.

81 Persen Layanan PLN Kota Batu Kini Beralih ke Digital

81 Persen Layanan PLN Kota Batu Kini Beralih ke Digital

81,3% layanan PLN ULP Batu kini lewat PLN Mobile, didominasi permohonan tambah daya dan pasang baru.

UNESCO Dorong Pelajar Jadi Pencipta Konten yang Bertanggung Jawab

UNESCO Dorong Pelajar Jadi Pencipta Konten yang Bertanggung Jawab

Penguasaan kompetensi literasi digital kini menjadi prioritas utama bagi dunia pendidikan untuk membekali pelajar dalam menyaring arus infor

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer