
Semua Akan Mendapat NIP Layaknya ASN
BATU - Mulai 2025 nanti semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan berstatus ASN.
Pasalnya, sebanyak 1.452 tenaga harian lepas (THL) bakal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paro waktu.
Namun, sebelum itu, sebanyak 1.652 THL akan lebih dulu memperebutkan 200 kursi PPPK penuh waktu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu Santi Restuningsasih mengatakan PPPK dibedakan menjadi dua.
Yakni PPPK penuh waktu dan PPPK paro waktu.
Kemunculan istilah PPPK paro waktu bertujuan untuk penghapusan istilah pegawai honorer, pegawai tidak tetap (PTT), guru tidak tetap (GTT), dan pegawai non-ASN.
Empat kategori itu biasa disebut tenaga harian lepas (THL).
Santi mengatakan penghapusan THL sesuai amanat Pasal 66 UU nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Namun, perubahan status itu tampaknya tak memberikan banyak perubahan.
Terutama terkait besaran gaji.
Upah yang akan diterima PPPK paro waktu relatif sama dengan THL.
Hanya saja mereka akan mendapatkan nomor induk pegawai (NIP).
Sama seperti ASN pada umumnya.
“Kalau besaran gaji PPPK paro waktu belum ada standar khusus seperti PPPK penuh waktu. Sehingga masih disesuaikan kemampuan anggaran daerah masing-masing,” terangnya.
Santi mengatakan saat ini jumlah THL di lingkungan Pemkot Batu sebanyak 1.652.
Mayoritas mereka saat ini sedang berjuang memperebutkan kursi PPPK penuh waktu.
Pasalnya, Pemkot Batu membuka sebanyak 200 formasi untuk PPPK penuh waktu.
Formasi itu dibuka untuk mengurangi jumlah THL yang ada.
Sebab, 200 kursi itu hanya bisa dilamar THL.
Berbeda dengan formasi CPNS yang bisa dilamar oleh masyarakat umum.
Itu artinya, jumlah THL nantinya akan tersisa 1.452 pasca pengangkatan PPPK penuh waktu.
Untuk itu, otomatis THL yang tersisa akan diangkat menjadi PPPK paro waktu.
Lebih lanjut Santi menyampaikan pihaknya tidak bisa membuka formasi PPPK penuh waktu yang banyak seperti dua daerah lain di Malang Raya.
Sebab, penentuan kuota itu sudah dihitung atas pertimbangan kemampuan anggaran Kota Batu.
“Sebab, gaji PPPK dibebankan pada ABPD,” pungkasnya. (aff/dre)

