
BATU - Proses pencocokan dan penelitian (coklit) telah selesai dilaksanakan oleh Pantarlih Kota Batu pada 13 Juli kemarin. Hasilnya, Bawaslu menemukan beberapa masalah terkait hasil coklit. Oleh karena itu, Bawaslu meminta KPU untuk melakukan pemetaan ulang.
Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Batu Yogi Eka Chalid mengatakan, terdapat beberapa ketidaksesuaian di lapangan terkait data coklit. Pertama, ada beberapa pemilih yang tidak dikenali di sejumlah titik. Lokasi tersebut meliputi, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu sebanyak 1 pemilih. Kemudian, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu sebanyak 3 pemilih. "Terakhir, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji sebanyak 1 pemilih," katanya.
Temuan pemilih yang tidak dikenali tersebut selanjutnya ditindaklanjuti Panwascam. "Pemilih yang tidak dikenali akhirnya dicatat dan ditandai," ujarnya.
Tak hanya itu, juga terdapat temuan lain di Pondok pesantren Assunnah. Proses coklit ke Ponpes tersebut tidak dilakukan oleh Pantarlih, tapi oleh ketua lingkungan. Hal ini karena, Ponpes tersebut sangat tertutup. "Panwascam, PKD, PPK serta PPS akhirnya mendampingi Pantarlih dalam melakukan coklit sesuai dengan prosedur. Utamanya dalam memberikan pengertian kepada ketua pondok," ucapnya.
Sementara itu, di Pusdik Arhanud didapati beberapa pemilih yang tidak bisa ditemui. Mereka sudah tidak bertempat tinggal di rumah dinas, tapi secara administrasi masih beralamat di sana. Akhirnya, Pantarlih melaksanakan coklit dengan cara koordinasi bersama Ketua RT setempat.
Hal lain yang Bawaslu temukan adalah beberapa rumah yang dicoklit tidak ditempel stiker. Padahal stiker merupakan penanda KK telah dicoklit dan berapa anggota KK yang memiliki hak pilih. "Terdapat potensi protes dari masyarakat juga terkait TPS. Mereka tak mau menggunakan hak pilihnya jika TPS jauh dari tempat tinggal. Kondisi tersebut terjadi di Desa Mojorejo," ungkapnya.
Dengan temuan-temuan yang ada, Bawaslu meminta KPU untuk melakukan penataan ulang terhadap potensi yang mungkin terjadi. Permintaan tersebut dilakukan melalui saran perbaikan. "KPU disarankan memetakan potensi-potensi masalah serupa. Kemudian melakukan mapping ulang. Sehingga pelayanan pemilih bisa lebih dekat," ucapnya.(sif/lid)



