BATU, RADAR BATU - Ketidakmampuan pihak ketiga dalam merampungkan proyek infrastruktur tiga sekolah negeri Kota Batu mendorong pemerintah daerah putar otak mencari celah dana darurat. Nasib rehabilitasi tiga sekolah tersebut kini digantungkan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Rencana penggunaan dana tersebut tengah digodok pekan ini demi mengejar target penyelesaian sebelum tutup tahun.
Tiga instansi pendidikan yang menjadi korban proyek mangkrak tersebut adalah SMPN 4 Kota Batu, SDN Temas 1, dan SDN Sisir 1. Pengerjaan fisik di ketiga lokasi itu terhenti total. Progresnya baru menyentuh angka 7 hingga 30 persen. Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto memastikan jajaran eksekutif segera mengambil alih kendali.
BACA JUGA: Catat! Ini Kesalahan yang Sering Dilakukan Siswa Saat Memilih Jurusan Kuliah
Diskusi internal diintensifkan guna merumuskan formula penganggaran darurat yang aman secara hukum. Langkah ini diambil agar pembenahan ruang kelas tidak terus terkatung-katung. “Kami sudah menginstruksikan Pj Sekda untuk membedah masalah ini. Terutama perihal teknis pencairan anggarannya,” terang Heli.
Penggunaan BTT memang diplot sebagai skenario tercepat oleh Dinas Pendidikan. Namun, Heli menolak bertindak gegabah. Eksekusi dana darurat menuntut payung hukum yang presisi. Salah langkah administratif bisa memicu temuan hukum di kemudian hari. Jika opsi BTT mentok terganjal aturan, pemerintah terpaksa menempuh jalur lelang reguler.
BACA JUGA: Noi23 Coffee, Tempat Bersantai di Jalur Cangar dengan Panorama Pegunungan
Terkait nominal anggaran lanjutan yang dibutuhkan, Heli belum berani mematok angka pasti. Proses audit fisik dan hitung ulang alias appraisal masih berjalan di lapangan. “Kami harus menghitung detail sisa volume pekerjaan yang ditinggalkan vendor lama. Angkanya juga wajib disesuaikan dengan fluktuasi harga material saat ini,” paparnya.
Meski jadwal eksekusi fisik masih menunggu lampu hijau dari tim audit, Heli menjamin seluruh ruang kelas dan fasilitas guru yang telantar wajib tuntas dan beroperasi sebelum tahun 2026 berakhir. “Penyelesaian sarana prasarana sekolah ini adalah prioritas utama,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan