BUMIAJI, RADAR BATU - Ancaman bencana hidrometeorologi mendorong Pemerintah Kota Batu menyusun langkah cepat. Rekomendasi strategis dirumuskan usai susur sungai di sejumlah titik rawan, yang dibahas dalam forum koordinasi di Kantor Kecamatan Bumiaji kemarin (7/4).
Langkah ini diambil untuk menyelaraskan temuan lapangan dengan kebijakan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Wali Kota Batu Nurochman menegaskan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dan industri wisata harus diperketat.
BACA JUGA: Tebing 10 Meter di Jalur Payung Ambrol
“Ini kewajiban yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya. Ia menyoroti meningkatnya intensitas cuaca ekstrem yang dinilai memperbesar risiko bencana di wilayah hulu. Menurutnya, salah satu pemicu utama adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Perubahan lahan perkebunan apel menjadi tanaman semusim tanpa sistem konservasi dinilai mengurangi daya serap air. Akibatnya, aliran permukaan meningkat dan memicu banjir luapan.
Nurochman meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memperketat pengawasan perizinan. “Khususnya terkait kesesuaian tata ruang dan dokumen lingkungan,” tegasnya.
BACA JUGA: Puskesmas Batu Dibidik Jadi Lokasi Taman Sehat
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu menemukan persoalan berbeda di lapangan. Kabid Kesiapsiagaan BPBD Gatot Nugraha menyebut hasil susur sungai pada 31 Maret lalu menunjukkan sedimentasi lumpur yang masif.
“Bukan sumbatan kayu, tetapi endapan lumpur yang dominan,” jelasnya. Temuan tersebut mendorong perlunya normalisasi sungai dari hulu hingga hilir. Sepanjang 2025, BPBD telah menangani 20 titik pohon tumbang di Sungai Krecek.
Pembersihan vegetasi dinilai efektif menjaga kelancaran aliran air. Pengalaman banjir bandang 2021 menjadi acuan utama dalam pemetaan risiko. Untuk tahun 2026, BPBD akan melibatkan lintas sektor dan tenaga ahli dalam penanganan.
BACA JUGA: Pemilik Ternak Babi di Bulukerto, Kota Batu Siap Tutup Kandang
“Perlu tenaga profesional untuk penanganan vegetasi di lereng sungai,” ujarnya. Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk penanganan Sungai Brantas bersama Perum Jasa Tirta (PJT).
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu legalitas agar normalisasi dapat dilakukan secara resmi. Sambil menunggu, langkah mitigasi tetap berjalan. Pemerintah juga meminta masyarakat aktif melaporkan potensi bahaya di lingkungan sekitar. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan