Dinsos Jajaki Kerja Sama dengan Panti Asuhan
BATU - Sebanyak 56 kuota Sekolah Rakyat di Kota Batu masih kosong.
Padahal pendaftaran sudah ditutup pada 30 April lalu.
Kuota yang terisi hanya 19 siswa saja.
Kendati begitu, data tersebut belum diakumulasi dengan hasil pendaftaran melalui laman Kementerian Sosial (Kemensos).
Sehingga, jumlahnya masih mungkin untuk bertambah.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu Lilik Fariha mengaku getol berkomunikasi dengan sejumlah panti asuhan.
Tujuannya agar beberapa anak asuh di sana disekolahkan di Sekolah Rakyat yang menempati gedung Panti Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Bhima Sakti Batu itu.
Sebelumnya, Lilik telah melakukan proses verifikasi data siswa prasejahtera dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil 1 dan 2.
Namun, ada beberapa kendala yang ditemui.
“Misalnya ada anak usia SMP tapi belum lulus atau tinggal kelas. Ada juga yang sudah waktunya masuk SMP tapi usianya belum cukup,” ujarnya.
Untuk itu, dia hanya memeroleh data 200 lulusan SD yang punya peluang masuk di Sekolah Rakyat.
Akhirnya dia melakukan sosialisasi dalam dua tahap kepada 200 lulusan SD tersebut beserta orang tuanya.
“Saat sosialisasi hanya ada tujuh siswa yang mantap mendaftar. Sisanya masih mempertimbangkan,” ungkapnya.
Sebanyak 19 siswa yang sudah terdaftar sebagai murid baru tersebut merupakan warga asli Kota Batu.
Sementara, data hasil pendaftaran melalui laman Kementerian Sosial (Kemensos) masih belum ia terima.
Sebab, akan diseleksi pemerintah pusat langsung.
Lulusan SD dari luar kota bisa mendaftar di laman itu.
Yang penting kuota masih ada dan memenuhi syarat.
“Untuk hasil komunikasi dengan panti asuhan, kami belum bisa memastikan jumlahnya karena masih menunggu persetujuan orang tua. Kemungkinan 6 Mei nanti datanya baru kami terima,” tandasnya.
Mantan Kabag Administrasi Pembangunan Prokopim Kota Batu itu menambahkan minimnya pendaftar disebabkan lantaran banyak orang tua yang masih ragu.
Mereka menilai anaknya masih terlalu kecil untuk tinggal mandiri di asrama.
Namun, Lilik mengaku akan lebih masif melakukan sosialisasi, edukasi, dan promosi melalui media sosial.
Sehingga, masyarakat bisa memiliki gambaran terkait pelaksanaan pendidikan di Sekolah Rakyat ini.
Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Ludi Tanarto meminta pemerintah lebih masif melakukan sosialisasi.
Dia menilai banyak masyarakat yang belum memahami keunggulan program pendidikan sekolah yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto itu.
Sehingga, minat dan kepercayaan masyarakat belum terbentuk.
Menurutnya, ini juga karena mindset masyarakat terhadap pendidikan.
Sebagian masih berpikir pendidikan tidak lebih penting dari bekerja untuk menghasilkan uang.
“Maka pendekatan yang perlu dilakukan Pemkot Batu adalah memberikan edukasi mengenai nilai manfaat dan keunggulan Sekolah Rakyat,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho