BATU - Krisis siswa di SMP Arjuno sudah termasuk ekstrem.
Sekolah itu bisa diibaratkan hidup segan mati tak mau.
Bahkan, sang kepala sekolah berharap agar Pemkot Batu bersedia mengambil alih pengelolaan SMP tersebut.
Apalagi pada tahun ajaran baru ini, jumlah pendaftar ke SMP Arjono baru tiga calon siswa.
Kepala SMP Arjuno Nurhayati mengatakan, sekolahnya menempati lahan yang merupakan aset desa.
Operasional sekolah tersebut berada di bawah pengawasan langsung kepala desa.
Menggantikan kepala yayasan sebelumnya yang sudah mengundurkan diri.
Meski begitu, tak ada dukungan apa pun yang diberikan oleh pemerintah desa. Sementara dana yang dimiliki sekolah sama sekali tidak mampu menutup kebutuhan operasional kegiatan belajar dan mengajar.
Jumlah siswa yang sedikit berdampak pada kecilnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima sekolah.
Sementara, sekolah juga tak bisa mengandalkan iuran dari orang tua siswa.
“Jadi selama ini ya dicukup-cukupkan,” ujarnya.
Nur berharap sekolah tersebut bisa diserahkan ke Pemkot Batu.
Akan lebih baik jika status sekolah tersebut dijadikan negeri.
Cara itu pasti akan membuat SMP Arjuno bergeliat.
Apalagi selama ini masyarakat berorientasi pada sekolah negeri.
”Yang menjadi tantangan kami selama ini, banyak lulusan SD di sekitar SMP Arjuno yang terserap ke SMP negeri,” ungkapnya.
Apalagi sejak penerapan sistem zonasi.
Jumlah lulusan yang akhirnya masuk SMP negeri semakin meningkat signifikan.
Nur menyebut saat ini jumlah siswa SMP Arjuno hanya tinggal 8 siswa saja.
Empat anak di kelas 8 dan empat anak lainnya di kelas 9.
Selama ini juga belum ada rencana merger atau menutup sekolah tersebut.
Masih banyak yang menyayangkan kalau fasilitas di sekolah tersebut mangkrak alias tidak dimanfaatkan.
Padahal, jumlah siswa yang sedikit membuat efektivitas pembelajaran kurang maksimal. (dre/lid)
Editor : Yudistira Satya Wira WicaksanaSumber : Radar Malang