JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menilai penguatan pertahanan nasional harus terus menjadi agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap berusia dua tahun pada Selasa (20/10/2026). Ia menyoroti penambahan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) strategis sebagai capaian penting, namun mengingatkan bahwa modernisasi militer tidak boleh berhenti pada pengadaan peralatan semata.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, Oleh Soleh menyebut kehadiran alutsista baru diharapkan mampu meningkatkan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Penambahan alutsista strategis merupakan langkah penting untuk memperkuat kemampuan pertahanan kita," kata Oleh Soleh.
Pada matra udara, pemerintah menerima enam pesawat tempur Rafale, satu pesawat angkut A400M, empat pesawat Falcon 8X, serta radar Ground Control Interception (GCI) GM403 berikut persenjataan pendukungnya pada Mei 2026. Sementara pada matra laut, KRI Brawijaya-320 tiba di Tanah Air pada September 2025 dan disusul KRI Prabu Siliwangi-321 pada Maret 2026. TNI Angkatan Laut juga memperkuat armadanya dengan KRI Belati-622, kapal cepat rudal hasil produksi industri dalam negeri, yang diterima pada Oktober 2025.
Kendati demikian, legislator yang membidangi pertahanan dan luar negeri itu menegaskan bahwa deretan alutsista tersebut harus benar-benar menopang kesiapan tempur prajurit di lapangan.
"Modernisasi pertahanan tidak boleh berhenti pada pengadaan peralatan militer semata. Kita harus memastikan bahwa seluruh alutsista tersebut mampu mendukung kesiapan operasional TNI secara optimal," ujarnya.
Menurut Oleh Soleh, peningkatan kapasitas pertahanan perlu dijalankan secara berkelanjutan dengan memperhitungkan dinamika ancaman, kebutuhan operasional TNI, serta kemampuan anggaran negara. Langkah itu dinilai penting agar setiap pengadaan alutsista tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan pertahanan Indonesia di darat, laut, maupun udara.
Ia juga mendorong Kementerian Pertahanan menempatkan pengembangan industri pertahanan domestik sebagai fokus utama kebijakan ke depan. Pemerintah diminta memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional melalui pengembangan riset dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kerja sama dengan mitra luar negeri yang memberi manfaat nyata bagi penguasaan teknologi oleh Indonesia.
Selain persoalan peralatan dan industri, Oleh Soleh menekankan bahwa kekuatan pertahanan juga sangat ditentukan oleh kualitas prajurit yang mengawaki alutsista. Karena itu, profesionalisme TNI dinilai perlu terus ditingkatkan lewat pendidikan, pelatihan, pembinaan disiplin, dan penegakan hukum yang konsisten.
"Jangan sampai ada prajurit yang melakukan kekerasan atau terlibat tindak pidana. Jika terjadi pelanggaran, harus diproses secara tegas dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.
Editor : Aditya N. RianSumber : Dari berbagai sumber